.webp)
detikJabar sebelumnya sudah mencoba menghubungi 3 Wakil Ketua DPRD Jabar, mulai dari Oleh Soleh, Ineu Purwadedi Sundari dan Ahmad Ru'yat. Namun, ketiganya belum merespons pesan maupun panggilan yang dikirim detikJabar.
Hanya Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya yang akhirnya mau memberikan tanggapannya perihal rencana pengadaan baju dinas dewan Rp 1,7 miliar. Saat dihubungi melalui sambungan telepon, ia mengaku bahwa anggaran tersebut merupakan anggaran rutin yang menjadi fasilitasi untuk para anggota DPRD.
"Ini sebetulnya sebuah rutinitas biasa, dan kemudian belanja rutin. Kita yang belum nyambung itu pemahaman dan proporsionalitasnya," kata pria yang akrab disapa Gus Ahad tersebut, Selasa (28/2/2023).
Secara pribadi, Gus Ahad juga tidak mengetahui anggaran baju dinas tersebut bakal menghabiskan anggaran hingga Rp 1,7 miliar. Sebab menurutnya, anggaran tersebut disusun oleh Setwan Jabar tanpa melibatkan para anggota dewan.
"Bahkan angka-angkanya saja kami baru tahu dari media. Jadi kami dalam perencanaan detailnya, tidak tahu menahu soal angka-angka ini. Kami buat kami, ini udah ada aturannya. Anggota dewan tidak ikut dalam perencanaan. Kalau mau menanyakan itu, tanyanya ke yang bikin, orang Setwan," ungkapnya.
Dengan nada sedikit kesal, politisi PKS ini mengaku kemunculan berita tentang anggara baju dinas DPRD Jabar Rp 1,7 miliar malah membuat framing negatif untuk institusinya. Padahal ia mengklaim, kinerja DPRD Jabar sudah on the track dalam hal sisi pengawasan maupun penyusunan regulasi melalui peraturan daerah (Perda).
"Jadi ketika dikedepankan kami ini minta-minta baju itu kayak anak kecil, enggak seperti itu. Bener datanya diambil dari APBD, tapi berita framenya yang disampaikan kepada kami adalah frame negatif. Jadi ada semacam upaya framing bahwa kami tidak bijak, banyak menuntut dan sebagainya," tuturnya.
"Yang menjadi masalah, angka-angka itu terus dibesar-besarkan yang akhirnya banyak kinerja dewan yang harusnya diapresiasi masyarakat malah hilang. Sayang kan gitu, jadi kita terprovokasi pada sesuatu yang bukan hoaks, tapi diframing sebagai pembusukan terhadap institusi DPRD. Saya melihat proporsinya seperti itu, tolong dong dilihat dewan itu bukan di baju, kami menghasilkan perda-perda kayak apa. Bagaimana keberpihakan APBD untuk rakyat, harusnya dilihat ke sana. Dan itu ada, bisa dibuktikan," katanya menambahkan.
Meski disorot, Gus Ahad mengaku akan mengikuti saja kebijakan apapun tentang pengadaan baju dinas ini. Ia lantas menyinggung fenomena anggaran di daerah lain, yang ketika disorot maka anggaran tersebut langsung dibatalkan.
"Yang gitu mah belanjanya juga belum ada, mau ngambil atau enggak, kami belum tahu apapun tentang baju ini. Dan kami itu ngikut aja, oh ada ini. Jadi jangan dibayangkan ini seperti pemilihan terus akan seperti pahlawan dengan tidak mengambil. Kan banyak kasus-kasus itu, gorden di (DPRD) DKI misalnya. Tanda petik kami di anggota dewan tidak berperan aktif sama sekali dalam pendetailan ini," pungkasnya.
Sekadar diketahui, Sekretariat DPRD atau Setwan Jawa Barat berencana menganggarkan pembelian baju dinas baru untuk 120 anggota dewan di tahun 2023. Rencana pengadaan tersebut akan memakan biaya dengan pagu anggaran hingga Rp 1.716.000.000 atau Rp 1,7 miliar.
Dilihat detikJabar dalam laman SIRUP LKPP, Senin (27/2/2023), pembelian baju dinas baru anggota DPRD Jabar ini dilakukan dengan cara penunjukan langsung untuk menyediakan barang berupa bahan pakaian baju dinas tersebut. Ada 4 mata dengan rincian bahan untuk pakaian sipil lengkap (PSL), pakaian sipil resmi (PSR), pakaian sipil harian (PSH) dan pakaian dinas harian (PDH).
Adapun rincian keempat anggaran bahan pakaian tersebut yakni PSL Rp 216 juta, PSR 180 juta, PSH Rp 180 juta dan PDH Rp 180 juta. Jika ditotal, anggaran keempat item bahan pakaian itu mencapai Rp 756.000.000 atau Rp 756 juta.
Anggaran tersebut kemudian ditambah dengan paket swakelola untuk keperluan ongkos jahitnya. Ada 4 mata anggaran kembali untuk ongkos jahit tersebut yaitu untuk PSL Rp 270 juta, PSR Rp 240 juta, PSH Rp 240 juta dan PDH Rp 210 juta. Jika ditotal, anggaran paket swakelola untuk keperluan ongkos jahit bahan baju dinas tersebut mencapai Rp 960 juta. (ral/yum)
