.webp)
Rencana pengadaan baju dinas untuk anggota DPRD Jawa Barat senilai Rp 1,7 miliar mendapat sorotan. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengaku heran karena baju dinas tersebut dianggarkan di ujung akhir masa jabatan para anggota dewan.
"Sungguh mengherankan sekali, karena masa bakti anggota sudah di penghujung akhir jabatan tapi masih perlu baju dinas. Ini aneh sekali dan mengada-ada, jumlahnya cukup fantastis pula," kata peneliti senior Fitra Jabar Nandang Suherman saat dihubungi detikJabar, Senin (27/2/2023).
Nandang mengungkap, rencana pengadaan baju dinas tidak menjadi hal yang mendesak di tengah situasi ekonomi masyarakat yang belum normal usai pandemi COVID-19. Toh kata dia, baju dinas sebelumnya juga masih bisa digunakan untuk keperluan anggota DPRD Jabar.
"Proyek seperti ini mestinya tidak penting, tidak urgent, karena pakaian dinas yang sebelumnya masih cukup layak, cukup baik dan masih gagah dipakai oleh para anggota DPRD. Coba saja lihat pada saat sidang paripurna, mereka para anggota DPRD pakaian dinas tidak ada yang lusuh," ucap Nandang seraya menyindir anggota DPRD Jabar yang akan memiliki baju dinas baru di tahun ini.
Nandang meminta anggaran tersebut dibatalkan dan direalokasi untuk keperluan yang mendesak. "Harus dibatalkan. Realokasikan saja anggarannya untuk membantu warga yang kena bencana misalnya, atau untuk hal lain yang lebih mendesak," kata Nandang.
Secara regulasi, Nandang mengungkap pengadaan baju dinas yang bakal menghabiskan anggaran Rp 1,7 miliar itu memang tidak melanggar. Namun secara kepatutan, ia menilai para anggota DPRD sudah menabrak etika dengan statusnya sebagai wakil rakyat. Ditambah, masa jabatan mereka juga akan berakhir dalam waktu 1 tahun lagi.
"Kalo pendekatan regulasi memang tidak melanggar, namun kalau dilihat dari aspek kepatutan dan kepantasan itu yang dilabraknya. Karena mereka hanya sisa waktu 1 tahun. Apakah baju tersebut akan dijadikan pajangan saja kalau nanti mereka tidak terpilih lagi di Pileg 2024? Kan itu persoalannya," ucapnya.
"Jadi kalau menurut saya sebaiknya disetop saja proses pengadaan pakaian seperti itu, jangan jadi beban di tahun politik ini bagi anggota DPRD yang akan maju lagi. Anggarannya kemudian direalokasikan ke hal-hal yang mendesak," pungkasnya.
Sekadar diketahui, Sekretariat DPRD atau Setwan Jawa Barat berencana menganggarkan pembelian baju dinas baru untuk 120 anggota dewan di tahun 2023. Rencana pengadaan tersebut akan memakan biaya dengan pagu anggaran hingga Rp 1.716.000.000 atau Rp 1,7 miliar.
Dilihat detikJabar dalam laman SIRUP LKPP, Senin (27/2/2023), pembelian baju dinas baru anggota DPRD Jabar ini dilakukan dengan cara penunjukan langsung untuk menyediakan barang berupa bahan pakaian baju dinas tersebut. Ada 4 mata dengan rincian bahan untuk pakaian sipil lengkap (PSL), pakaian sipil resmi (PSR), pakaian sipil harian (PSH) dan pakaian dinas harian (PDH).
Adapun rincian keempat anggaran bahan pakaian tersebut yakni PSL Rp 216 juta, PSR 180 juta, PSH Rp 180 juta dan PDH Rp 180 juta. Jika ditotal, anggaran keempat item bahan pakaian itu mencapai Rp 756.000.000 atau Rp 756 juta.
Anggaran tersebut kemudian ditambah dengan paket swakelola untuk keperluan ongkos jahitnya. Ada 4 mata anggaran kembali untuk ongkos jahit tersebut yaitu untuk PSL Rp 270 juta, PSR Rp 240 juta, PSH Rp 240 juta dan PDH Rp 210 juta. Jika ditotal, anggaran paket swakelola untuk keperluan ongkos jahit bahan baju dinas tersebut mencapai Rp 960 juta.
