Mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Asal Sukabumi (PB Himasi) menolak dengan tegas wacana sistem pencoblosan partai atau proporsional tertutup yang akan diterapkan pada Pemilu 2024.
Ketua PB Himasi Danial Fadhilah mengatakan, sistem tersebut hanya akal-akalan penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Dia juga menilai, sistem itu akan mengurangi nilai demokrasi yang selama ini diterapkan dalam sistem Pemilu.
"Jelas menolak dengan tegas. Perihal proporsional tertutup yang sedang menjadi polemik hari ini. Sistem proporsional tertutup itu kita akan mencoblos partai, sedangkan sistem proporsional terbuka kita mencoblos calegnya langsung di 2024 nanti," kata Danial saat dihubungi detikJabar, Jumat (10/2/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Terkait polemik tersebut, menanggapi proporsional tertutup saya rasa ini akal-akalan penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Dan kalaupun itu terjadi, jelas demokrasi menjadi buntu," sambungnya.
Selain itu, ia juga menyinggung terkait kaderisasi partai politik yang dinilai masih kurang baik. Dia mempertanyakan kualitas sosok anggota legislatif yang bisa mewakili rakyat jika hanya dipandang dari partai yang menaunginya saja.
"Kita saksikan bersama (kaderisasi partai) tidak ada yang bisa dibilang baik karena partai-partai hari ini pun masih butuh sosok-sosok yang bukan dari partainya sendiri. Itu menandakan bahwa kaderisasi di partai hampir semua partai tidak berjalan dengan baik dan bagaimana kita mau percaya kalau sistem proporsional tertutup akan melahirkan anggota-anggota legislatif yang mewakili rakyat," katanya.
Oleh sebab itu, kata dia, mahasiswa asal Sukabumi jelas akan mendukung secara penuh untuk tetap dilakukan proporsional terbuka dalam Pemilu 2024 mendatang.
"Memilih calegnya langsung karena kalau pemilu itu diistilahkan dengan pesta rakyat ya biarkan rakyat berpesta dengan sukaria. Yang dibutuhkan rakyat hari ini bukan partai, karena rakyat tidak peduli mau partai A, B, C, mau perempuan, tua, muda dan sebagainya, yang rakyat butuhkan hari ini adalah perwakilan yang bisa memperjuangkan hak-hak rakyat," tutupnya.
(sud/mso)