Persis Jabar Tolak Kenaikan Biaya Haji Rp 69 Juta

Wacana kenaikan biaya perjalanan ibadah haji (BIPH) Rp 69,19 juta mendapat penolakan dari Pimpinan Wilayah Persatuan Islam (Persis) Jawa Barat. Persis meminta pemerintah membatalkan wacana tersebut karena bakal memberatkan jemaah.

Dalam keterangan yang diterima detikJabar, Ketua Persis Jabar KH Iman Setiawan Latief keberatan dan menolak rencana kenaikan BPIH. Persis prihatin karena pemerintah tidak menunjukan kepedulian kepada jemaah dengan memunculkan wacana kenaikan biaya haji tersebut.

"Kenaikan presentase biaya yang dibebankan kepada jemaah melonjak drastis menjadi 70%. Ini adalah pembebanan yang berlebihan secara drastis kepada jemaah haji, sementara itu tingkat pendapatan jemaah sangat tidak mungkin mencukupi, apalagi mengingat pandemi baru usai, keadaan perekonomian belum normal 100%. Apalagi mengingat Pemerintah RI sudah berpuluh-puluh tahun mendapatkan manfaat dari tabungan jemaah haji," katanya, Senin (6/2/2023).

Sebagaimana diketahui, pemerintah mengusulkan kenaikan BPIH 2023 sebesar Rp 98.893.909,11 atau Rp 99,893 juta. Pemerintah lalu akan mensubsidi biaya tersebut sebesar 30 persen, sehingga biaya reguler haji yang dibayarkan jemaah adalah Rp 69 juta.

Atas wacana tersebut, Persis pun mendesak DPR RI untuk menolak rencana kenaikan biaya haji 2023. Persis menginginkan DPR untuk bisa berpihak kepada publik agar tidak memberatkan jemaah haji.

"Kami meminta agar semua pihak yang terlibat meningkatkan transparansi pengambilan kebijakan tersebut, agar tidak berpotensi menimbulkan kontroversi di masyarakat, utamanya jemaah dan keluarganya," ungkapnya.

Persis juga berharap agar pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah tidak menimbulkan polemik yang meresahkan masyarakat. Persis meminta DPR untuk menolak rencana kenaikan biaya haji itu.