.webp)
Aktivis yang tergabung dalam sejumlah OKP melakukan aksi teatrikal di Jalan Siliwangi, Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi. Mereka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh pada Jumat (9/12/2022) hari ini.
Selain pesan stop korupsi, mereka juga mengingatkan soal ancaman KPK soal bantuan gempa Cianjur. Para aktivis tersebut juga menempel stiker yang menyuarakan pesan anti korupsi.
"Kami melakukan aksi di beberapa titik mulai dari Pertigaan Batusapi, Lampu Merah Pertigaan Jangilus dan Pertigaan Jln.Jajaway RSUD Palabuhanratu. Dalam rangka peringatan hari anti korupsi, kami bersama rekan-rekan aktivis koalisi 11 Ormas OKP- bergerak untuk mengingatkan soal itu," kata Bulderi Sebastian, perwakilan aksi dari LSM Gapura RI kepada detikJabar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Isu yang menjadi sentral aksi adalah terkait bantuan gempa yang akan dialokasikan oleh pemerintah, pihaknya dikatakan Bulderi akan melakukan pengawasan karena ada hak dari para penyintas bencana yang harus diterima utuh tanpa adanya potongan-potongan.
"Itu pemerintah yang mengatakan ada bantuan untuk yang rumahnya mengalami rusak berat, sedang dan ringan. Harus sampai kepada pihaknya, ketika sudah mulai disalurkan nanti kami akan melakukan pengawasan dan siap melaporkan ke KPK ketika ada yang macam-macam," tegas Bulderi.
Pantauan detikJabar dalam aksi tersebut sejumlah aktivis menggelar teatrikal yang menggambarkan warga yang kurang mampu karena hak yang seharusnya mereka terima dikorupsi oleh oknum. Beberapa aktivis juga memasang stiker lawan korupsi dan stop korupsi kepada sejumlah pengguna jalan.
"Gerakan ini sebagai bentuk peringatan keras terhadap pemerintah daerah sekaligus sebagai edukasi publik terhadap bahaya laten korupsi," imbuhnya.
Ferry Permana dari Lembaga Analis Transparansi Anggaran (LATAS) yang juga bergabung dalam aksi mengatakan aksi pihaknya kali ini sengaja digelar di ruang terbuka agar masyarakat lebih melek soal bahaya laten korupsi.
"Kita gelar secara terbuka lengkap dengan aksi teatrikal dan pembagian stiker kepada pengguna jalan, agar masyarakat ikut serta dalam pengawasan pengelolaan anggaran yang melibatkan keuangan negara dan pemerintah. Karena hal semacam ini perlu kepedulian bersama, agar mengunci ruang gerak koruptor karena diawasi langsung oleh kita bersama," bebernya.
(sya/yum)
