.webp)
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menanggapi polemik relokasi lahan SDN Pondok Cina (Pocin) 1 untuk keperluan pembangunan Masjid Raya Depok. Uu menegaskan harus ada lahan pengganti yang sesuai dari Pemkot Depok jika ingin membangun masjid raya di lokasi tersebut.
"Saya kira sepanjang tidak mengganggu proses belajar mengajar, artinya ada lahan pengganti untuk sekolah tersebut, kenapa jadi masalah. Harapan kami seperti itu, harus dipersiapkan dulu lahan untuk relokasinya," kata Uu saat ditemui di Gedung Sate, Selasa (16/12/2022).
Uu juga turut menyinggung kepercayaannya dalam agama Islam mengenai kebutuhan pembangunan duniawi dan ukhrawi (akhirat). Kedua hal itu, kata Uu, harus seimbang dilaksanakan dalam kehidupan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita harus bisa memilih dan memilah, jangan sampai kita terlalu berat sebelah. Karena segala sesuatu yang paling baik adalah yang seimbang dalam hal pembangunan duniawi dan ukhrawi," ungkapnya.
Menurut Uu, lahan yang diproyeksikan Pemkot Depok untuk pembangunan masjid raya sudah membawa manfaat untuk masyarakat sekitar. Sebab, di lahan tersebut telah berdiri SD negeri untuk kebutuhan pendidikan warga Kota Depok.
Ia menyarankan supaya pembangunan masjid idealnya menggunakan lahan yang sudah diwakafkan oleh seseorang. Uu meyakini, jika lahan pembangunan masjid berasal dari wakaf, ke depannya tidak akan ada pihak yang dirugikan atas pembangunan sarana ibadah tersebut.
"Masjid itu yang paling baik di tempat yang diwakafkan oleh seseorang untuk kebaikan. Sehingga kalau sudah diwakafkan, ini sudah milik umat. Tidak akan ada yang mengganggu di hari seterusnya," pungkasnya.
Untuk diketahui, Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan SDN Pondok Cina (Pocin) 1 direlokasi karena akan dibangun Masjid Raya. Idris pun menyinggung arahan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
"Pak Gubernur ingin sekali mengakomodir bersama orang-orang Depok yang selalu sampai laporannya ke provinsi. Bahwa orang Depok, katanya, kalau pulang kerja itu susah, khususnya yang orang Islam susah mereka salat nyari masjid," kata Idris di RSUD Anugerah Sehat Afiat (ASA), Cimpaeun, Tapos, Depok, Selasa (15/11/2022).
Walkot Idris lantas diminta mencari tanah untuk pembangunan masjid. Namun, lanjut dia, tanah di Margonda sudah di atas Rp 30 juta per meternya.
"Nah, makanya saya disuruh nyari tanah. 'Pak Gubernur, karena di Margonda sekarang sudah di atas Rp 30 juta per meter, nggak bisa beli pakai APBN'. Cari aset, aset pemerintah atau tanah negara, ini arahan beliau. Nah, kita carilah dan dapatlah itu tadi (Tanah di SDN Pocin 1)" sambungnya.
Idris mengatakan Pemprov Jabar sudah berkomitmen untuk membantu hibah barang. Desain pun dibuat oleh pemerintah provinsi.
"Insyaallah, beliau sudah komitmen untuk membantu hibah barang. Mereka yang membangunkan, mereka yang buat desain, mereka yang DED, nanti kalau sudah jadi diserahin ke orang Depok," tuturnya.
Sebagai gantinya, Idris mengatakan Pemkot Depok tengah merencanakan pembelian lahan baru untuk SD tersebut. Dia menilai keberadaan SD Negeri Pocin 1 di wilayah tersebut membahayakan karena di samping jalan raya utama Margonda.
"Untuk yang SD ini (Pocin 1), kami juga sudah merencanakan pembelian lahan, untuk kita bangunkan sekolah yang lebih representatif," kata Idris.
"Daripada di pinggir jalan yang membahayakan, itu yang kita pikirkan. Jadi tolong sabar sebentar, hindari segala tindakan-tindakan provokasi," sambungnya.
Dia lantas mengingatkan soal permasalahan SDN Pocin 1 untuk tidak dipolitisasi. Dia meminta untuk melakukan klarifikasi ke dinas terkait.
"Lakukan klarifikasi pada kami, khususnya Dinas Pendidikan, agar kita bisa sama-sama merasakan kenyamanan. Depok yang sudah harmonis dan sudah nyaman jangan diotak-atik, apalagi dipolitisasi," kata Idris.
Idris mengatakan Pemkot tak akan menelantarkan siswa di Depok. Dia memastikan permasalahan yang bergulir hanya masalah teknis.
"Tentang masalah SD, tidak mungkin kita Pemerintah Kota Depok yang cinta pada pendidikan dan juga warga Depok sebagai kota pendidikan di dalam visi RT RW-nya, sebagai kota pendidikan, nggak mungkin menelantarkan siswa," ungkap Idris.
Menanggapi hal itu, Ridwan Kamil pun menjelaskan duduk perkara mengenai pernyataan Idris beberapa waktu lalu. Ditemui di kampus Unpad Dipatiukur, Kota Bandung, RK menyatakan Pemkot Depok sebelumnya meminta bantuan mengenai rencana pembangunan Masjid Raya. RK menyanggupi hal itu dengan syarat lahan yang disiapkan tidak bermasalah.
"Jadi, Pemkot Depok itu meminta bantuan. Namanya minta bantuan ya dibantu. Dengan syarat, lahannya ya harus beres dulu," katanya, Kamis (17/11/2022).
Tahun lalu, RK mengaku mendapat laporan dari Pemkot Depok jika lahan untuk rencana pembangunan Masjid Raya sudah selesai. Namun ternyata, belakangan ini, lahan yang menjadi calon untuk Masjid Raya Depok malah menimbulkan polemik karena mau menggusur SD negeri.
"Saya dilaporin tahun lalu lahannya beres. Kalau sekarang ternyata belum, ada dinamika sosial, ya Pemkot Depok harus menyelesaikannya dulu. Jadi saya tidak pilih-pilih lokasi ya. Saya hanya dimintai membuatkan, membantu (membuat) masjid," ungkap RK.
Dalam unggahan di Instagram pribadinya, RK kembali memberikan klarifikasi mengenai polemik rencana relokasi SDN Pocin 1 Depok untuk pembangunan Masjid Raya. Ia menyatakan, Pemprov Jabar hanya menyiapkan anggaran sementara penyediaan lahan wewenangnya ada di Pemkot Depok.
"Dalam kasus ini ini sebenarnya sederhana. Pemerintah Provinsi Jabar kapasitasnya hanya menampung aspirasi daerah. Mau Alun-alun silakan, mau pariwisata, gedung kesenian maupun Masjid/Rumah Ibadah, silakan," kata RK.
"Dan rumusnya sederhana saja, JIKA anggaran bantuan datang dari provinsi MAKA tugas kota/kabupaten lah menyediakan lahannya dengan baik dan aman. Itulah yang terjadi dalam situasi rencana pembangunan masjid di lahan SD Pondok Cina 1," ujarnya menambahkan.
RK mengaku sempat mempertanyakan mengenai relokasi SDN Pocin 1 Depok untuk kebutuhan pembangunan Masjid Raya. Dalam unggahannya, RK mengklaim alasan Pemkot Depok berkaitan dengan keselamatan siswa karena letak sekolah berada di jalan raya.
"Selama ini pihak Pemprov dilapori pihak Pemkot Depok bahwa lahan sudah aman terkendali dan sudah akan ada rencana relokasi untuk Sekolah Dasar tersebut. Saya sempat tanya, kenapa harus direlokasi? Dijawab oleh tim Pemkot Depok, bahwa situasi lalu lintas sudah sangat padat dan rawan kecelakaan bagi anak2 SD bersekolah disana," ungkapnya.
RK menegaskan, jika masalah lahan untuk rencana pembangunan Masjid Raya Depok masih bermasalah, maka harus diselesaikan terlebih dahulu. Sebab menurutnya, jika masalah ini tidak diselesaikan, lebih baik rencana pembangunan Masjid Raya Depok dibatalkan.
"Jadi jika lahan memang belum clean and clear untuk alih fungsi, sebaiknya dimusyawarahkan terlebih dahulu. Sampai semua pihak menerima. Jika tidak, maka niat membangun masjid bisa pindah lokasi atau bisa juga tidak jadi dibangun atau dibatalkan," ujarnya.
