Mengintip Anggaran Rp156 M Pembangunan Alun-alun di Jabar yang Diungkit PKS

PKS meminta Gubernur Jabar Ridwan Kamil untuk mengevaluasi anggaran Rp 156 miliar untuk pembangunan alun-alun di sejumlah daerah. Anggaran ratusan miliar itu ada dalam rencana APBD Jabar 2023.

"Iyah betul, ada anggaran Rp 156 miliar untuk pembangunan alun-alun. Itu kan dikasih judulnya program strategis Pak Gubernur. Makanya kita ngomong, terkait pemenuhan janji kampanye, mohon ditinjau ulang kembali di tengah masa-masa krisis seperti sekarang," kata Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar Haru Suandharu saat berbincang dengan detikJabar, Kamis (1/12/2022).

detikJabar mendapatkan dokumen rencana pembangunan beberapa alun-alun di Jabar tersebut. Dalam dokumen yang dilihat, rencana pembangunan itu diberi judul dengan 'penataan alun-alun'.

Untuk satu pembangunan alun-alun, rata-rata dianggarkan belasan miliar rupiah. Sementara, ada 9 alun-alun yang tercantum dalam dokumen itu dan akan dibangun tahun depan menggunakan APBD Jabar 2023.

Berikut rinciannya:

- Penataan Alun-alun Taman Benteng Kabupaten Subang
Anggaran: Rp 20,2 miliar

- Penataan Alun-alun Gadubangkong Kabupaten Sukabumi
Anggaran: Rp 17,562 miliar

- Penataan Alun-alun Kota Cimahi
Anggaran: Rp 15,996 miliar

- Penataan Alun-alun Dadaha Kota Tasikmalaya
Anggaran: Rp 15,195 mililar

- Penataan Alun-alun Cianjur
Anggaran: Rp 15,195 miliar

- Penataan Alun-alun Ciamis
Anggaran: Rp 15,15 miliar

- Penataan Alun-alun Ciamis
Anggaran: Rp 15,15 miliar

- Penataan Alun-alun Kabupaten Bandung Barat
Anggaran: Rp 13,25 miliar

- Penataan Alun-alun Ciparay Kabupaten Bandung Barat
Anggaran: Rp 9,407 miliar

- Penataan Alun-alun Kabupaten Karawang (lanjutan)
Anggaran: Rp 7,485 miliar

Sebelumnya, Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Barat Haru Suandharu mengaku tidak mendesak Pemprov untuk membatalkan anggaran rencana pembangunan alun-alun. Namun eloknya, anggaran itu bisa ditinjau ulang dengan disesuaikan pada kondisi bencana yang sedang dialami di Cianjur.

"Yang pertama soal pemenuhan janji kampanye, silakan bisa dilaksanakan. Tapi, bagaimana kondisi bencana juga bisa diselesaikan. Artinya kita enggak usah ini, enggak usah itu, enggak usah. Kita pengen, mangga Pak Gubernur dengan Pak Wagub dan Pak Sekda sama OPD, sok berunding. Kita bisa bikin apa nih buat Cianjur," tuturnya.

Haru dan PKS memaklumi gempa yang terjadi di Cianjur tidak bisa diprediksi dan belum siap dihadapi semua pihak. Namun menurutnya, setelah ini Pemprov Jabar harus ikut mencari solusi bagaimana nasib warga Cianjur yang telah terdampak gempa.

"Makanya kita enggak mau, ini enggak boleh, itu enggak boleh, sok maunya gimana. Tapi harus dipikirkan solusinya dan itu memang butuh waktu. Yang saya ingin, itu anggarannya berapa. Untuk kedaruratan berapa, itu pake anggaran mana. Nanti untuk rehab berapa, kan cakep tuh kalau gitu. Itu yang kita minta," katanya.