Sejarah Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Internasional

Sejarah Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Internasional

Tim detikJabar - detikJabar
Kamis, 24 Nov 2022 15:42 WIB
Ilustrasi KDRT
Illustrasi Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Internasional. (Foto: Getty Images/iStockphoto/Jelena Stanojkovic)
Bandung -

Selain memperingati Hari Guru Nasional, tanggal 25 November 2022 juga diperingati sebagai Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Internasional. Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Internasional ini merupakan salah satu tanggal penting di bulan November.

Peringatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Internasional merupakan hari penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Kasus terbanyak dari pelanggaran hak asasi manusia di dunia yakni kekerasan terhadap perempuan. Dari 3 perempuan, 1 diantaranya pernah mengalami kekerasan fisik dalam hidupnya dan biasanya kekerasan itu dilakukan oleh pasangan mereka.


Simak sejarah Peringatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Internasional.

Dikutip dari situs PBB para aktivis hak-hak perempuan memilih tanggal 25 November sebagai peringatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Internasional untuk menghormati tiga aktivis politik dari Republik Dominika yang dibunuh secara brutal pada tahun 1960 atas perintah penguasa negara Rafael Trujillo (1930-1961).

Adapun penetapan hari untuk melawan kekerasan berbasis gender ini sejak tahun 1981. Lalu, pada 20 Desember 1993, Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan melalui resolusi 48/104. Hal ini membuka jalan menuju pemberantasan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia.

Akhirnya pada 7 Februari 2000, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi 54/134 yang secara resmi menetapkan 25 November sebagai Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Internasional. Sejak saat itu, tanggal 25 November diperingati sebagai Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Internasional tiap tahunnya.

Kekerasan terhadap perempuan ini meliputi:

  • Kekerasan dari pasangan
  • Kekerasan dan pelecehan seksual
  • Perdagangan manusia
  • Mutilasi alat kelamin perempuan
  • Pernikahan anak

Bagaimana kondisi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia?

Dilansir dari laman www.kemenpppa.go.id, berdasarkan hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) Tahun 2021 menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan secara umum, sebesar 26,1% perempuan masih mengalami kekerasan sepanjang hidupnya. Bahkan, prevalensi kekerasan seksual oleh selain pasangan dalam setahun terakhir, meningkat dari 4,7% pada 2016 menjadi 5,2% pada 2021.

Selanjutnya, Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Tahun 2021 juga menunjukkan sebanyak 34% anak laki-laki dan 41,05% anak perempuan pernah mengalami salah satu jenis kekerasan sepanjang hidupnya.

Kondisi ini tentu sangat membutuhkan perhatian seluruh pihak mengingat separuh dari potensi sumber daya pembangunan ada pada perempuan (49,4%) dan anak sebesar 31% sebagai generasi penerus bangsa harus dilindungi agar dapat tumbuh dan berkembang optimal dan memiliki kualitas hidup yang baik.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) pun telah mengidentifikasi sejumlah isu dan upaya strategis dalam mewujudkan perlindungan perempuan dan anak, yakni :

  • Menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak
  • Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus yang dialaminya
  • Menyediakan layanan yang mudah, aman, dan nyaman
  • Koordinasi dan sinergi pelaporan data kekerasan terhadap perempuan dan anak
  • Manajemen penanganan kasus yang cepat, terintegrasi, dan komprehensif
  • Memperbaiki sistem pelaporan dan layanan pengaduan kekerasan terhadap anak melalui pengembangan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA)
  • Menyediakan dan mengembangkan layanan pengaduan yang mudah dijangkau, cakupan luas, aman, dan nyaman bagi korban melalui layanan SAPA 129 yang akan dikembangkan ke Provinsi
  • Menyediakan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional. (implementasi Perpres No. 65 Tahun 2020 tentang Kemen PPPA)
  • Menyediakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF).


Simak Video "Pria Pakistan di Kasus Pembunuhan Perempuan AS"
[Gambas:Video 20detik]
(tya/tey)