Riuh Dugaan Pungli SMA di Bekasi

Isu dugaan pungutan liar atau pungli kembali berhembus di SMA Jawa Barat. Kali ini, isu tersebut datang di salah satu SMA di Bekasi.

Dilansir dari detikNews, mencuatnya isu pungli di SMA Bekasi ini berawal dari video yang beredar di media sosial. Dalam video yang dilihat, Rabu (16/11/2022), tampak seorang pria berbicara di depan sejumlah orang. Pria itu diduga dari pihak sekolah, sementara orang-orang yang tengah duduk itu diduga merupakan orang tua murid.

"Dalam rangka mencapai ini tadi, maka dibutuhkan anggaran, ini kebutuhannya. kebutuhan yang akan kita capai... kalau kita sedikit rinci, 4,7 itu untuk satu kali dalam arti, sampai dengan kelas 3," ujar pria tersebut.

Pada video selanjutnya, tampak seorang wanita yang kini berbicara. Ia meminta orang tua murid tak melaporkan adanya pungli.

"Itu menunjukkan bahwa kita sudah legal, jangan keluar kata pungli di ruangan ini, jangan keluar melaporkan ke ombudsman," kata wanita itu.

"Kas orang tua kami pegang, dunia akhirat," jelasnya.

Dugaan pungli ini pun memantik perhatian Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ia turut memposting tangkapan layar terkait dugaan pungutan liar di SMAN 3 Kota Bekasi. Di sana tertulis sumbangan awal tahun sebesar Rp 4,5 juta. Uang ini dibayar saat pertama kali masuk sekolah, yakni dari kelas X.

Ridwan Kamil menegaskan tak boleh ada pungutan apapun. Ia pun meminta Disdik Jabar turun tangan. "Saya sudah mengirimkan Kadisdik untuk menelusuri pungutan di atas, dan segera memberi sanksi jika ada pelanggaran aturan yang disengaja oleh sekolah yang bersangkutan," tulis Ridwan Kamil dalam akun Instagramnya, @ridwankamil.

Kemudian ada lagi sumbangan per bulan sebesar Rp 300 ribu. Dibayarkan setiap bulan sampai lulus. "Semua urusan anggaran pendidikan itu sepenuhnya diurus oleh negara. Jikapun ada urgensi, itu pun harus mendapatkan ijin tertulis dari Gubernur," kata pria yang akrab disapa Kang Emil itu.

"Jika ada praktik keliru yang sama di sekolah-sekolah menengah negeri lainnya, segera dilapori kepada kami atau @disdikjabar," jelasnya.

Merespons hal itu, Kadisdik Jabar Dedi Supandi memastikan langsung bergerak ke SMAN tersebut. "Saya ke sana sore ini untuk menindaklanjuti dari informasi yang saya terima ini," ujar Dedi kepada detikcom, Rabu (16/11/2022).

Video viral itu diduga rapat antara pihak sekolah dengan orang tua siswa. Dedi memastikan rapat tersebut dilakukan oleh komite sekolah secara mandiri. "Rapat komite sekolah itu dilakukan secara mandiri," imbuh Dedi.

Dedi menuturkan rapat komite sekolah dengan orang tua siswa boleh saja dilakukan dengan 3 syarat. Pertama, rapat tersebut mendiskusikan terkait sumbangan untuk menutup kekurangan dana bos dan Biaya Operasi Pendidikan Daerah (BOPD).

"Kedua sumbangan itu diutamakan dari luar orang tua siswa, jadi sebelum berjalan ke orang tua siswa. Kalaupun jika ke orang tua siswa, jelas (harus) yang mampu," tambahnya.

Ketiga, rapat harus seizin kepala daerah dalam hal ini Gubernur. Masalahnya, dalam rapat yang videonya viral itu, Dedi memastikan belum ada izin Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat.

"Belum itu (seizin Gubernur), belum makanya saya katakan itu adalah yang dilakukan tanpa ada izin terlebih dahulu," lanjutnya.

Ia tak mengetahui pasti apakah SMAN 3 Kota Bekasi kekurangan dana atau tidak. Yang bisa menjelaskan, tutur Dedi, hanya lah pihak SMAN tersebut.

"Kalau ada kekurangan itu harus tertuang dalam RKAS, RKAS itu rencana kerja anggaran sekolah, dan itu harus disahkan oleh dinas pendidikan," ujarnya.

Artikel ini sudah tayang di detikNews, baca selengkapnya di sini.