.webp)
Sebanyak 1.198 ruang kelas sekolah di Kabupaten Garut, mengalami kerusakan. Pemerintah menganggarkan biaya dari APBD untuk melakukan perbaikan.
Wakil Bupati Garut Helmi Budiman mengatakan, berdasarkan hasil pemantauannya di lapangan, ada lebih dari seribu ruangan kelas sekolah, yang mengalami kerusakan sedang dan berat. "Laporan itu kan ada 1.198. Kita cek di lapangan memang betul," ucap Helmi kepada wartawan di SOR Ciateul, Senin (24/10/2022).
Helmi mengatakan, jumlah tersebut tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Garut. Yang paling banyak, terdapat di Kecamatan Malangbong. "Malangbong ini, memang berdasarkan laporan paling banyak kerusakannya. Jadi sekolah yang paling banyak rusak itu di Malangbong," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Cuaca buruk yang menerpa Garut belakangan ini, membuat jumlah bangunan kelas sekolah yang mengalami kerusakan terus bertambah.
Sebelumnya, kata Helmi, terdapat perbedaan data yang diterima oleh pihaknya. Dinas Pendidikan melaporkan ada sekitar 900 hingga seribuan ruangan kelas yang harus direhabilitasi. Sedangkan dari data yang dihimpun dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) hanya sekitar 50 kelas saja yang harus dilakukan rehabilitasi.
"Ini ada perbedaan yang mencolok, yang harus diajukan melalui Dapodik itu sangat kecil. Dan langsung diajukan kepada dinas, sangat besar," ucap Helmi.
Untuk itu, Pemda Garut membentuk tim khusus untuk melakukan pendataan. Helmi menyebut, tim tersebut beranggotakan pegawai Disdik, Dinas PUPR dan Dinas Perkim serta Inspektorat Daerah.
"Kita target, dalam dua tahun anggaran ini, 2023 dan 2024, selesai. Jadi kita sekarang upayakan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan di 2023 juga selesai," ujar Helmi.
Pemerintah Daerah Kabupaten Garut sendiri, berupaya untuk menyiapkan anggaran perbaikan, dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Di tahun 2023, Pemda menargetkan ada 350 bangunan sekolah yang diperbaiki.
"Kita juga upayakan dari CSR. Dari APBD, CSR, dari mana-mana kita kumpulkan untuk perbaikan sekolah. Kita juga mau minta bantuan ke provinsi," pungkas Helmi.
(iqk/iqk)
