Soal Wacana Pilkada via DPRD, Bamsoet: Harus Hindari Demokrasi 'NPWP'

Ketua MPR Bambang Soesatyo alias berkelakar tentang demokrasi 'NPWP' saat menanggapi soal wacana Pilkada yang dilakukan oleh DPRD atau tidak dipilih langsung oleh masyarakat.

"Yang harus kita hindari adalah demokrasi NPWP alias nomor piro wani piro (nomor berapa, berani bayar berapa)," ujar Bamsoet sambil tertawa ringan menutup pertanyaan wartawan saat berkunjung ke Kabupaten Sumedang, Kamis (13/10/2022).

Sebelumnya, Bamsoet mengatakan saat ini tengah mendorong untuk dilakukan evaluasi terkait Pilkada yang dipilih secara langsung oleh masyarakat.

"Apakah pemilihan langsung yang kita pilih hari ini, terutama ditingkat Pilkada, apakah lebih banyak mudaratnya atau manfaatnya," terangnya.

Terkait hal itu, ia pun menyerahkan kepada para ahli dan akademisi untuk mengkaji kembali tentang Pilkada yang dipilih langsung oleh masyarakat.

Ia menilai selain rentan dengan money politik, anggaran untuk pelaksanaannya pun selalu memgalami peningkatan setiap tahunnya.

"Jadi yang kita kejar bukan aspirasi masyarakat tapi mengejar angka-angka supaya kita menang, supaya kursi kita tambah, kita sudah terjebak demokrasi angka-angka, yang kami hindari nanti, kami tidak ingin demokrasi kita terjebak pada sistem demokrasi kapitalis tapi harus demokrasi Pancasilais sebagaimana Sila ke-4," paparnya.

Ditanya apakah proses Pilkada melalui DPRD sebagai salah satu upaya untuk menekan angka korupsi yang menerpa sejumlah kepala daerah, dikatakan Bamsoet, hal itu perlu kajian terlebih dulu dari para ahli dan para akademisi.

Kendati demikian, sambung Bamsoet, fenomena itu semakin membuktikan bahwa Pilkada secara langsung bukannya menurunkan angka korupsi namun malah sebaliknya.

"Saya kira itu karena biaya demokrasi makin tinggi dan money politik pun semakin dahsyat hari ini," ucapnya.