Jabar Hari Ini: Jelang Sidang Cerai Bupati Purwakarta

Jabar Hari Ini: Jelang Sidang Cerai Bupati Purwakarta

Tim detikJabar - detikJabar
Selasa, 04 Okt 2022 22:00 WIB
Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika
Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika. (Foto: Dian Firmansyah/detikJabar)
Bandung -

Sejumlah peristiwa mewarnai pemberitaan di Jawa Barat (Jabar) hari ini. Mulai dari mulai 4 siswa di Garut tertimbun imbas atap ruang SD ambruk hingga bupati Purwakarta tidak menggunakan jasa pengacara jelang sidang gugatan cerai dengan Dedi Mulyadi.

Berikut rangkuman Jabar Hari Ini, Selasa (4/10/2022):

Bupati Purwakarta Tak Pakai Pengacara di Sidang Cerai

Anne Ratna Mustika Bupati Purwakarta menggugat cerai suaminya Dedi Mulyadi, sidang pertama dijadwalkan pada Rabu, 5 Oktober 2022 atau pada esok hari di kantor pengadilan agama berlokasi di Jatiluhur, Purwakarta.


Anne Ratna Mustika memastikan kehadirannya pada sidang pertama dengan agenda pemeriksaan para pihak itu, ia juga menegaskan jika akan langsung datang tanpa pengacara.

"Saya belum berpikir untuk menggunakan jasa pengacara untuk sementara saya akan sendiri," ujar Anne Ratna Mustika kepada wartawan, Selasa (4/10/2022).

Kepada Media Ambu Anne juga memastikan dalam sidangnya nanti tidak akan keluar dari konteks materi gugatanya yaitu tuntutan cerai dari Dedi Mulyadi.

"Nanti penjelasan di sana (kantor pengadilan) alasannya," katanya singkat

Gugatan cerai itu teregister dengan nomor: 1662/Pdt.G/2022/PA.Pwk tertanggal 19 September 2022, Anne datang langsung untuk mendaftarkan gugatan ini.

Namun hingga saat ini belum ada keterangan dari pihak tergugat yakni Anggota DPR RI Dedi Mulyadi, suami dari Bupati Purwakarta itu.

4 Siswa di Garut Tertimbun Imbas Atap Kelas Ambruk

Atap salah satu ruangan kelas di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Bunisari Garut ambruk. Empat orang siswa tertimbun dan mengalami luka.

Peristiwa robohnya atap SDN 1 Bunisari yang terletak di Kecamatan Malangbong, Garut itu terjadi pada Selasa (4/10/2022) pagi tadi sekitar pukul 10.00 WIB. Atap ruangan yang roboh, diketahui merupakan ruangan kelas tiga sekolah tersebut.

"Jadi atap sekaligus gentingnya yang ambruk, bukan bangunannya. Waktu kejadian Selasa 4 Oktober 2022, sekitar jam 10 pagi tadi," kata Zainuri.

Saat kejadian tersebut berlangsung, proses kegiatan belajar-mengajar (KBM) tengah dilaksanakan di bangunan kelas tersebut. Akibatnya, ada sejumlah siswa yang tertimbun material berupa kayu, plafon dan genting.

Zainuri menjelaskan total ada 4 orang siswa yang menjadi korban. Keempat korban langsung dibawa ke puskesmas dan sudah dilakukan perawatan.

"Menimpa empat orang siswa yang sedang melaksanakan kegiatan belajar mengajar," katanya.

Wakil Bupati Garut Helmi Budiman yang langsung meninjau lokasi, memastikan jika keempat pelajar yang menjadi korban sudah mendapatkan perawatan di puskesmas setempat.

"Tadi saya ke sana, ngobrol juga dengan dokternya. Kondisinya baik dan sudah diperbolehkan pulang," ucap Helmi.

Helmi menambahkan, berdasarkan penelusuran yang dilakukannya, bangunan SDN 1 Bunisari memang sudah lapuk. Bangunan sekolah tersebut, diketahui dibangun sejak tahun 1983.

"Memang sekolah ini, tadi kata pak gurunya, ini sejak tahun 83 dibangunnya. Memang dilihat dari struktur bangunan, memang sudah lapuk," ujarnya Helmi.

Pasca kejadian tersebut, kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut dihentikan untuk sementara waktu. Helmi mengaku sudah meminta Dinas Pendidikan untuk mendata sekolah yang memiliki bangunan lapuk, untuk mengantisipasi kejadian yang sama terulang kembali.

"Cukup ini yang terakhir," ujar Helmi.

Kantor di Gedung Sate Sempat Kebanjiran

Gedung Pemprov Jawa Barat sempat mengalami kebanjiran saat hujan deras mengguyur wilayah Kota Bandung, Selasa (4/10/2022). Gedung yang kebanjiran itu berada di Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

Pantauan di lokasi, sejumlah pegawai tampak sedang membersihkan sisa-sisa genangan air di kantor tersebut. Banjir terjadi hingga setinggi 20 centimeter.

Kepala Biro Umum Setda Jabar Tulus Arifan menjelaskan banjir terjadi sekitar pukul 13.30 WIB. Meski tak lama, air genangan yang masuk ke dalam kantor membuat sejumlah peralatan seperti meja dan kursi ikut terendam.

"Iyah tadi banjir, tapi tadi sebentar banjirnya. Airnya masuk ke dalam kantor pas hujan deras," kata Tulus saat ditemui wartawan di kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Jawa Barat, Selasa (4/10/2022).

Tulus menyebut, banjir terjadi akibat limpahan air yang deras dari arah Jalan Dipenogoro atau tepat berada di depan Gedung Sate. Air yang deras itu lalu masuk ke area parkir Gedung Sate A dan tidak tertampung oleh saluran yang ada.

"Ditambah memang kontur tempatnya di sini lebih rendah dibanding permukaan jalan. Pengaturan airnya mah sudah ada, sudah dibuat. Cuma karena airnya juga deras pas hujan tadi, jadinya enggak ketampung di saluran yang di depan," ucapnya.

Namun demikian, Tulus memastikan tak ada dokumen kantor yang terdampak akibat banjir tersebut. Hanya aliran listrik yang sempat dimatikan saat air masuk ke dalam kantor.

"Dokumen aman, cuma saluran listrik aja tadi yang sempat kita matikan. Yang lainnya aman, cuma kursi sama meja doang," tuturnya.

Akibat banjir tersebut, pelayanan di kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa sempat dipindah ke lantai atas. Namun Tulus menegaskan pelayanan masih tetap berjalan normal.

Atas kejadian ini, pihaknya bakal melakukan mitigasi kembali supaya genangan banjir tidak terulang lagi. Pasalnya, kejadian ini baru terulang kembali setelah puluhan tahun yang lalu kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa sempat mengalami kebanjiran.

"Baru kali ini ada kejadian, infornya dulu sebelum direnovasi sempat banjir juga, tapi itu tahun 2000-an. Nanti akan ditelusuri lagi apa yang membuat saluran air tidak berjalan, apakah saluran air ini ada yang salah atau bagaimana, kita akan mitigasi lagi," ujarnya.

Liga 1 dan Liga 2 Ditunda Dua Pekan

Penundaan Liga 1 2022/2023 diperpanjang. Semula, Liga 1 ditunda sepekan. Tapi kini diputuskan penundaan menjadi dua pekan. Keputusan ini juga berlaku bagi Liga 2 2022/2023.

Penundaan selama dua pekan ini merupakan keputusan PT Liga Indonesia Baru (LIB) sebagai operator kompetisi. Seluruh klub Liga 1 dan Liga 2 pun sudah mendapatkan pemberitahuan soal keputusan ini.

Dikutip dari laman resmi PT LIB, berdasar surat bernomor 583/LIB-KOM/X/2022 dan 584/LIB-KOM/X2022 yang dikirimkan kepada para peserta kompetisi, terdapat dua poin sebagai sebab dilakukannya penundaan kompetisi selama dua pekan.

Pertama terkait insiden pasca pertandingan pada pekan ke-11 antara tuan rumah Arema FC vs Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Kedua, berdasarkan rapat koordinasi pada 2 Oktober yang dipimpin Menko PMK dan dihadiri Menpora, Kapolri, Gubernur Jawa Timur, Anggota Komisi X DPR RI, Kapolda Jawa Timur, Pangdam Brawijaya dan unsur terkait yang menangani tragedi di Kanjuruhan.

"Selanjutnya, PT LIB akan terus melakukan komunikasi dan koordinasi kepada Klub peserta Liga 1 2022/2023 dan segala perkembangan akan diinformasikan pada kesempatan pertama," tulis surat yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT LIB, Akhmad Hadian Lukita.

Seperti diketahui, insiden terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang pada Satu (1/10/2022) malam. Suporter tuan rumah merangsek masuk ke lapangan usai timnya kalah 2-3 oleh Persebaya Surabaya.

Kericuhan kemudian tak terhindarkan. Suporter saling berdesakan, gas air mata di mana-mana, hingga banyak orang meninggal di lokasi. Total, ada 125 orang yang dinyatakan meninggal dan sisanya masih banyak yang dirawat di rumah sakit.

Respons RK soal Raperda Depok Kota Religius Ditolak Kemendagri

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Depok tentang Kota Religius mendapat penolakan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk disahkan menjadi peraturan daerah atau Perda. Wali Kota Depok Mohammad Idris menyebut selain ditolak kementerian, raperda itu juga tidak didukung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Merespons hal itu, Ridwan Kamil meyakini pastinya ada dinamika yang membuat Raperda Kota Religius Depok ditolak Kemendagri. Namun, pria yang akrab disapa Kang Emil ini tak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai alasan ditolaknya raperda itu oleh kementerian.

"Di mana-mana, perda religius itu pasti biasanya ada dinamika di Kemendagri. Jadi kita tunggu saja," kata Kang Emil saat ditemui wartawan di kampus UPI Bandung, Selasa (4/10/2022).

Kang Emil menyebut, kewenangan untuk menyetujui ataupun menolak sebuah perda berada di Kemendagri. Sehingga menurutnya, segala keputusan apapun ujung-ujungnya merupakan kewenangan dari Kemendagri.

"Biasanya ditolak di Kemendagri karena ujung yang meng-approved-nya Kemendagri. Gitu aja, kita lihat saja," singkatnya.

Sebelumnya, dilansir detikNews, Wali Kota Depok Mohammad Idris menyebut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tak mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda Kota Depok tentang Kota Religius. Idris kecewa dan berharap Raperda itu bisa lolos untuk disahkan menjadi Perda.

Mohammad Idris menyatakan Raperda itu sudah disahkan DPRD Kota Depok. Ia menyebut tujuan dibuat Perda untuk menjaga kerukunan dan toleransi di kota yang dipimpinnya.

"Sudah disahkan dewan, tetapi tidak disahkan oleh Kemendagri, Gubernur juga tidak mendukung sehingga mandek di kementerian. Padahal, ranahnya kita tidak mengatur orang pakai jilbab atau mengatur salat itu tidak, tetapi masalah kerukunan umat beragama, kedamaian, kekompakan, dan toleransi," kata Idris seperti dikutip dari website pribadinya, Senin (3/10/2022).

(ral/iqk)