Tenaga Pendidikan-Kesehatan di Bandung Diprioritaskan Jadi P3K

Tenaga Pendidikan-Kesehatan di Bandung Diprioritaskan Jadi P3K

Sudirman Wamad - detikJabar
Rabu, 28 Sep 2022 23:20 WIB
Newtons Equations. Rear view, close-up on young man standing back against green chalkboard. He explains, solves physics tasks, retro style. Processing for retro bleached look, slight vignette added.
Ilustrasi guru. (Foto: Getty Images/iStock)
Bandung -

Pemkot Bandung tengah mempersiapkan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Pemkot memastikan pengangkatan P3K diprioritaskan untuk tenaga bidang pendidikan dan kesehatan.

Dari keterangan yang diterima detikJabar, saat ini sebanyak 4.000 honorer telah diajukan Pemkot Bandung ke Menpan RB untuk pengangkatan P3K.

"Sekarang teman-teman non-ASN sedang proses masuk lampiran. Batas waktunya sampai 30 September," kata Kepala BKPSDM Kota Bandung Adi Junjunan Mustafa dalam keterangan yang diterima, Rabu (28/9/2022).


"Langsung dari pusat yang mengecek. Nanti mereka akan menginfokan ke kita, Pemkot Bandung butuh sekian kuota. Sebab, jumlah kuota per daerah ditentukan dari Kemenpan RB," kata Adi menambahkan.

Adi mengatakan tenaga non-ASN yang paling diprioritaskan untuk pengangkatan PPPK kali ini adalah tenaga honorer di bidang pendidikan dan kesehatan.

"Walaupun di bidang lain juga mendapatkan porsi. Kalaupun tidak masuk ke dalam pendataan untuk bisa masuk jadi ASN, model polanya akan masuk ke outsourcing," ucap Adi.

Adi mengatakan P3K akan dievaluasi setiap tahunnya. Kendati P3K telah mendapatkan kontrak lima tahun. Tapi jika di tahun pertama terlihat kinerjanya kurang baik, bisa dikenakan hukuman disiplin.

"Kalau kinerjanya sudah bagus, kontrak para P3K ini akan diperpanjang," kata Adi.

Ia mengatakan tak semua tenaga honorer bisa diangkat menjadi P3K. Namun, Adi Junjunan memastikan Pemkot Bandung memprediksi honorer K2 bakal diprioritaskan.

"Di lapangan juga beredar, kalau para honorer yang sudah melakukan pendataan akan langsung diangkat jadi P3K. Tidak betul berita itu," katanya.

"Karena menjadi P3K itu harus tes dulu. Sama sulitnya menjadi PNS. Walaupun bedanya P3K itu memang sudah teknis," kata Adi Junjunan menambahkan.

(sud/orb)