.webp)
Aksi saling dorong terjadi saat sejumlah mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Cimahi (GMC) menggelar unjuk rasa memprotes kenaikan BBM di depan Gedung DPRD Kota Cimahi, Kamis (8/9/2022).
Aksi unjuk rasa kedua di Cimahi itu juga diwarnai dengan bakar ban. Massa aksi unjuk rasa kemudian merangsek masuk ke Gedung DPRD Kota Cimahi tatkala hujan mulai mengguyur.
Di pendopo DPRD Cimahi itu, massa aksi tetap berorasi disaksikan oleh personel Polres Cimahi yang membuat perimeter penjagaan. Di depannya ada empat orang perwakilan anggota dewan menemui massa aksi. Di situlah aksi saling dorong terjadi, gegara massa aksi meminta masuk ke ruang pimpinan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Polisi memukul mundur massa aksi hingga sempat terjadi ketegangan pada kedua kubu. Situasi mulai mereda ketika anggota dewan yang hadir mempersilakan perwakilan massa aksi beraudiensi di ruang komisi 4 DPRD Cimahi.
"Tujuan aksi ini menyampaikan aspirasi dari masyarakat perihal kenaikan BBM diam-diam. Yang pada kenyataannya hari ini merugikan rakyat menengah ke bawah," ujar koordinator aksi unjuk rasa dari GMC, Muhammad Sirojudin Nawawi kepada wartawan.
Menurutnya langkah pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi tidak tepat. Hal itu karena saat ini negara sedang memulihkan diri pascagelombang pandemi COVID-19
"Pemerintah tidak tepat waktunya ketika menaikkan BBM dalam situasi negara sedang pemulihan ekonomi pascapandemi. Kenaikkan ini (BBM) juga sebetulnya dipicu adanya mafia penyaluran migas itu sendiri," kata Nawawi
Blunder pemerintah lainnya yakni menyalurkan bansos sebagai penghibur masyarakat agar sedikit melupakan kenaikan BBM. Padahal hal itu malah membentuk karakter masyarakat yang tidak mandiri secara ekonomi.
"Menurut saya bansos itu sebetulnya tidak tepat. Di satu sisi pemerintah menuntut masyarakat mandiri secara ekonomi, tapi kok pemerintah justru memberikan bantuan pada masyarakat yang pada akhirnya tidak mendewasakan mereka sehingga bisa mandiri," tutur Nawawi.
Efek domino dari naiknya harga BBM yakni turut melonjaknya harga sembako. Hal itu tentunya bakal menambah penderitaan masyarakat karena pengeluaran mereka bakal membengkak.
"Ini juga berimbas ke bahan pokok yang ikut naik. Kita juga menuntut pemerintah bisa menstabilkan bahan pokok di Cimahi dan mengatasi ketimpangan di Cimahi. Ketimpangan dalam penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran," kata Nawawi.
Lewat audiensi yang dilakukan dengan empat orang perwakilan anggota dewan, mereka menyampaikan aspirasi dan tuntutan yang dibawa sekaligus mendasari aksi unjuk rasa yang digelar.
"Kita Diterima oleh dewan secara langsung, memang sebelumnya melalui situasi mencekam dulu sampai bisa masuk ke ruang komisi 4. Mereka (anggota dewan) siap menerima dan menindaklanjuti aspirasi yang kita sampaikan.Kedepannya akan kita kawal lewat aksi lanjutan," ujarNawawi.
Aksi Bakar Ban
Aksi unjuk rasa kembali digelar aliansi mahasiswa, Kamis (8/9/2022). Hari ini, merupakan aksi yang keempat kalinya dilakukan oleh mahasiswa sejak Senin (5/9) pasca penerapan harga baru bahan bakar minyak (BBM).
Setidaknya ada ratusan mahasiswa yang berasal dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melakukan orasi di depan kantor DPRD Kota Sukabumi. Selain menyampaikan orasi, aksi tersebut juga diwarnai pembacaan puisi oleh perwakilan mahasiswi.
Meski cuaca hujan kecil hingga deras, massa terlihat bertahan di depan gedung DPRD. Mereka juga sempat membakar ban di tengah-tengah massa. Beberapa petugas aparat kepolisian terlihat mengawal aksi demo tersebut.
"Kami menolak kenaikan harga BBM subsidi karena itu jelas merugikan rakyat kecil. Ditambah nantinya berdampak pada inflasi lalu kemudian hasil daripada inflasi tersebut ada stagflasi, pendapatan rendah, keadaan ekonomi masyarakat pun akan rendah," kata Ketua PC PMII Sukabumi Hasbi Raudul Ulum.
Selain menolak adanya kenaikan harga BBM, mereka juga menuntut agar Pemerintah Daerah memberantas mafia-mafia migas. Hal itu, kata dia, jelas berdampak pada tidak tepatnya BBM subsidi ke masyarakat.
"Kita pun berkomitmen mendorong pemerintah daerah untuk mengawasi dan menangkap mafia-mafia migas kalau semisal Pemda tidak melakukan itu maka PMII bersepakat untuk terus mengawal," ujarnya.
Hasbi bilang, kebijakan bantalan sosial subsidi transportasi bukanlah solusi yang tepat untuk meminimalisir dampak dari kenaikan harga BBM. Menurutnya, kebijakan tersebut hanya untuk meredam aksi pergerakan masyarakat.
"Itu nggak jadi solusi karena secara persentase APBN pun Rp 502 triliun yang membengkak ditambah sekarang berapa puluh triliun yang di BLT kan. Kami memandang bahwa ini hanya sebatas peredaman agar supaya masyarakat diam dan tidak melakukan pergerakan apapun," katanya.
Meski demikian, pihaknya akan mengawasi Pemerintah Daerah agar subsidi itu tepat sasaran. "Bantalan sosial tersebut berupa subsidi transportasi yang diberikan oleh pemerintah melalui dana transfer umum dan itu harus diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, jelas kami akan ikut kawal agar tepat sasaran," sambungnya.
Sejauh ini, pelaksanaan pendapat di muka umum berlangsung kondusif. Mereka diterima oleh salah satu anggota DPRD Kota Sukabumi Jona Arizona. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Sukabumi Kamal Suherman dikabarkan tidak ada di lokasi karena sedang perjalanan dinas ke Bandung.
"Kita inginnya Ketua DPRD yang hadir. Kita pun tidak sebatas aksi hari ini, kalaupun dewan secara ketuanya tidak ada dan tidak menjalankan pernyataannya maka kita akan turun lagi ke jalan," ucapnya.
