Dedi Mulyadi Minta Pemerintah Evaluasi Tarif Mahal Wisata ke Komodo

Dedi Mulyadi Minta Pemerintah Evaluasi Tarif Mahal Wisata ke Komodo

Hanifa Widyas - detikJabar
Selasa, 23 Agu 2022 16:39 WIB
Dedi Mulyadi
Foto: Dedi Mulyadi
Jakarta -

Wakil Ketua DPR RI Dedi Mulyadi menilai kebijakan pemerintah memberlakukan kenaikan tarif wisata Taman Nasional Pulau Komodo menjadi Rp 15 juta per paket atau Rp 3,75 juta berlebihan dan akan menurunkan jumlah wisatawan. Menurutnya, mayoritas masyarakat menolak hal tersebut.

"Kekhawatiran orang itu setelah ada tarif tersebut maka jumlah wisatawan menurun dan kemudian taman komodo itu menjadi taman eksklusif yang dikuasai oleh korporasi tertentu. Maka dikhawatirkan mematikan industri pariwisata yang dikelola secara tersebar oleh pengusaha kecil dan lokal," ujar Dedi dalam keterangan tertulis, Selasa (23/8/2022).

Hal tersebut diungkapkan Kang Dedi saat memimpin rapat dengar pendapat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait pengelolaan wisata alam di Taman Nasional Komodo, Senin (22/8) sore.


Ia pun mempertanyakan rencana pemerintah menerapkan paket senilai Rp 15 juta tersebut. Jika nantinya masyarakat tidak mau menggunakan jasa wisata yang telah ditentukan, Dedi meminta pemerintah harus bisa menjelaskan rincian hingga perizinan.

"Itu Rp 15 juta apakah paket apakah satu-satunya paket yang bisa dipilih atau tidak?," ujar Dedi.

Bagi Dedi, sejumlah kebijakan pemerintah yang tidak tepat kembali diingatkan melalui polemik ini. Adapun beberapa kebijakan yang tidak tepat, yaitu hilangnya areal hutan yang diserahkan ke swasta sehingga ada kaum tergusur dan kehidupannya menjadi mati, contohnya masyarakat adat di Kalimantan dan Sumatera.

Tidak hanya itu, diketahui terdapat polemik soal hewan yang dilindungi di berbagai daerah, seperti di Lampung. Banyak gajah yang masuk ke pemukiman warga karena lapar dan rusaknya areal hutan. Dalam hal ini, swasta memiliki peran besar dalam alih fungsi hutan.

"Begitu juga di Jawa Barat macan tutul mau punah karena berebut (lahan) dengan warga. Macan tutul turun makan kambing kemudian (macan) dibunuh (warga)," katanya.

Di sisi lain, Dedi menilai pemerintah banyak menyekolahkan birokrat. Namun, tak jarang pengelolaan strategis malah diberikan pada pihak swasta. Ia menganggap kewenangan yang diberikan pada birokrasi akan berdampak pada sejumlah pemeriksaan yang tak henti berkaitan dengan sektor hukum.

"Ini kelucuan di negeri ini," katanya.

Dedi meminta pemerintah harus memiliki kesadaran upaya sistematik. Jangan sampai perekonomian masyarakat lokal cedera akibat kebijakan yang dipilih oleh pemerintah. Menurutnya, kebijakan paket tersebut lebih baik dievaluasi jika menjadikan identitas komodo sebagai wisata 'orang kaya' dan mematikan ekonomi lokal.

"Kalau ternyata paket itu mengubah brand menjadi milik orang kaya, komodo itu seolah-olah tidak bisa hidup tanpa paket yang Rp 15 juta dan membuat warga sekitar kehilangan lingkup ekonomi yang besar, lebih baik evaluasi saja jangan berlakukan. Jangan sampai suatu saat kita ini jadi gagal melakukan pengelolaan di lingkungan kita," ujar Kang Dedi.

Ia berharap ada tindakan yang lebih nyata setelah rapat ini sehingga kegelisahan masyarakat terhadap berbagai polemik komodo tidak terjadi.

"Setelah ini kita tindak lanjuti dengan langkah yang lebih nyata sehingga kegelisahan masyarakat mengenai peningkatan tarif paket wisata khusus untuk komodo yang diprediksi akan mematikan seluruh potensi lokal bisa dilakukan dengan baik dan tidak terjadi," pungkas Dedi.

(akd/ega)