Pemkab Garut Uji Coba Penggunaan Identitas Digital di Lingkungan SKPD

Sukma Nur Fitriana - detikJabar
Senin, 08 Agu 2022 15:48 WIB
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Garut Natsir Alwi
Foto: Pemkab Garut
Jakarta -

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut melakukan uji coba identitas kependudukan digital di lingkungan Pemkab Garut. Uji coba tersebut berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Daerah (Setda), Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin (8/8). Uji coba baru dilakukan untuk kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemkab Garut.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Garut Natsir Alwi menuturkan uji coba identitas kependudukan digital ini baru diperuntukkan untuk para kepala SKPD. Selanjutnya, uji coba akan dilanjutkan kepada semua Aparatur Sipil Negara (ASN), kampus-kampus, dan ke masyarakat.

"Output yang (ingin) dihasilkan nanti adalah semua warga negara atau semua warga masyarakat memiliki keterangan atau Digital ID, dalam hal ini KTP, kemudian juga KK, kemudian kartu-kartu identitas yang lainnya, termasuk di dalamnya ada NPWP juga tentang dokumen kepegawaian," ucap Natsir Alw dalam keterangan tertulis, Senin (8/8/2022).


Identitas Kependudukan Digital adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.

Lebih lanjut Natsir menyatakan dengan adanya Digital ID ini masyarakat tidak perlu lagi membawa KTP dengan berbentuk kartu ke mana-mana. Cukup dengan membawa handphone saja kini KTP sudah bisa diperlihatkan secara digital.

"Kemudian juga ini memudahkan warga masyarakat di dalam mengakses dokumen kependudukan dan mencegah terjadinya penipuan atau semacam kegiatan-kegiatan yang misalnya pemalsuan dan kebocoran data," imbuhnya.

Selain itu, digital ID juga akan mengurangi kebutuhan terkait blangko KTP. Program ini juga mampu mengurangi resiko akan kehilangan KTP yang jika terjadi, harus melalui beberapa tahap proses untuk mengurusnya kembali.

"Sementara dengan identitas kependudukan digital ini, semua warga negara, sudah langsung memiliki data kependudukan di genggaman mereka, jadi dunia sudah ada digenggaman mereka," tandasnya.

Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Garut Didit Fajar Putradi mengatakan, era digital merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindarkan dan bahkan sudah menjadi sebuah kebutuhan. Maka dari itu, dengan adanya administrasi kependudukan digital Indonesia, masyarakat tidak perlu khawatir jika dokumen kependudukan yang dimiliki hilang, rusak, maupun ketinggalan.



Simak Video "Eks Dirut PNRI Didakwa Korupsi Pengadaan e-KTP"
[Gambas:Video 20detik]
(ncm/ncm)