Langkah Cegah Penyaluran Kerja Ilegal Warga Jabar ke Luar Negeri

Dony Indra Ramadhan - detikJabar
Sabtu, 06 Agu 2022 16:05 WIB
Calon pekerja migran terkurung di penampungan di Karawang.
Ilustrasi Calon Pekerja Migran Ilegal (Foto: Istimewa)
Bandung -

Warga yang tinggal di desa maupun pelosok rentan menjadi korban penyaluran pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal. Peran serta pemerintah daerah (pemda) dibutuhkan untuk mencegah praktik penyaluran kerja ilegal.

Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jabar Erwin Rahmat mengatakan perlu adanya pembentukan satgas PMI di tiap-tiap kota maupun Kabupaten di Jabar. Hal ini sekaligus untuk mengawasi dan mencegah terjadinya penyaluran kerja secara ilegal.

"Pembentukan Satgas PMI Kab/Kota melalui koordinasi erat dengan Satgas PMI Provinsi. Satgas untuk menekan pengiriman dan mencegah penempatan PMI secara ilegal," ujar Erwin kepada detikJabar, Sabtu (6/8/2022).


Penguatan satgas juga diperlukan untuk pencegahan. Saat ini, satgas yang sudah terbentuk baru di tingkat provinsi. Meski begitu, peran satgas PMI Jabar sangat dominan untuk pencegahan.

"Satgas PMI Jabar melakukan pencegahan penempatan CPMI nonprosedural secara bersama, serta monitoring perkembangan pengungkapan kasus sampai putusan keluar," tutur dia.

Di samping itu, perlu adanya sosialisasi yang massif terhadap warga di daerah. Sehingga, masyarakat yang tinggal di desa maupun pelosok, tak terbujuk rayuan para calo PMI ilegal.

"Sosialisasi massif di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota, sampai ke perangkat desa mengenai proses penempatan PMI prosedural dan bahaya penempatan ilegal," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan saat ini ada 76.237 pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagaimana catatan dari awal tahun hingga 1 Agustus 2022.

"Mereka ditempatkan di 66 negara penempatan," tutur Benny.

Benny mengatakan perlunya keterlibatan pemerintah dalam upaya penanganan PMI. Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah dalam penempatan PMI ini sudah diamanatkan oleh Undang-undang.

Adapun amanat undang-undang yang dimaksud tercantum dalam Pasal 40 dan 41 UU nomor 18 tahun 2017. Peran pemerintah daerah mulai dari monitoring hingga pelatihan calon pekerja migran.

"Untuk itu BP2MI melihat posisi penting Pemerintah Daerah dalam pelindungan PMI," tutur dia.



Simak Video "Ratusan Pekerja Migran Indonesia Ilegal Diamankan di Sumut"
[Gambas:Video 20detik]
(dir/dir)