DPRD Desak Pemprov Jabar Lakukan Pemetaan Formasi PPPK Nakes

Sudirman Wamad - detikJabar
Sabtu, 06 Agu 2022 12:35 WIB
Tenaga kesehatan honorer demo di Gedung Sate.
Tenaga kesehatan honorer melakukan demo di depan Gedung Sate (Foto: Wisma Putra/detikJabar)
Bandung -

Tenaga kesehatan (nakes) dari berbagai daerah di Jawa Barat (Jabar) menuntut kejelasan status kepegawaian untuk formasi P3K maupun pengangkatan ASN. Mereka sempat berunjuk rasa di depan Gedung Sate.

Ribuan nakes di Jabar menyampaikan aspirasi untuk segera diangkat menjadi ASN dan meminta PP No 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dihapus. Nakes honorer ketar-ketir dengan adanya rencana penghapusan tenaga honorer di pemerintahan.

Wakil Ketua DPRD Jabar Oleh Soleh menilai nakes memiliki peran vital. Sebab, nakes berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun di puskesmas. Ia meminta pemerintah agar mendata dan memetakan kebutuhan nakes, termasuk soal kejelasan status.


"Hal ini harus sesegera mungkin di-mapping juga, agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat terutama pemegang BPJS, KIS dan lainnya bisa tertangani," kata Oleh Soleh kepada detikJabar, Sabtu (6/8/2022).

Lebih lanjut, Oleh mengatakan kebijakan pemerintah pusat dengan daerah sejatinya harus selaras. "DPRD mendorong provinsi, daerah dan pusat, agar memenuhi (keinginan) nakes," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, ribuan nakes di Jabar berunjuk rasa di depan Gedung Sate pada Jumat (5/8/2022). Salah seorang nakes asal Sukabumi, Lutfi mengatakan saat pandemi COVID-19, para nakes dan non nakes fasyankes ini dianggap ada di garda terdepan penanganan COVID-19. Tapi, dengan adanya PP Nomor 49 Tahun 2018, para nakes dan non nakes ini seperti tidak dihargai pengorbanannya.

"Saya tiga kali positif COVID-19, di saat pandemi kita tidak minta kompensasi apapun, kita hanya ingin kesejahteraan dan status kerja," ucap Lutfi yang sudah bekerja 10 tahun sebagai nakes.

Ayah dua anak ini, juga ingin kuota PPPK untuk nakes ditambah Kemnpan-RB. "Tuntutan lainnya beri kami afrimasi dan kuota penuh, sehingga terakomodir. Tutup dulu PPPK untuk umum. Di Sukabumi untuk ada 2.078 (belum terakomodir)," kata Lutfi.

(sud/iqk)