Trimedya Pandjaitan, Anggota Komisi III DPR meminta Polri memberi akses kepada pers untuk masuk ke rumah dinas Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo. Hal itu agar kasus tewasnya Brigadir Yosua atau Brigadir J bisa terang benderang.
Dikutip dari detikNews, Minggu (17/7/2022) Politisi PDI Perjuangan itu, mendorong kehadiran pers supaya dapat memperlihatkan bekas baku tembak kepada masyarakat.
"Satu kejanggalan yang paling mencolok kan tidak ada olah ke TKP. Kasus teroris aja wartawan dikasih akses. Itu kan untuk mendapat informasi ke masyarakat, tapi itu kan tidak pernah ada," kata Trimedya kepada wartawan, Minggu (17/7/2022).
Trimedya kemudian mempertanyakan bukti bekas peluru yang disebut ditembakkan oleh Yosua Hutabarat atau Brigadir J. "Kalau katanya baku tembak, katakanlah Yosua Hutabarat ini nggak ada yang kena, ke mana tuh pelurunya dia tuh. Ada nggak di lokasi rumahnya, yang bolong-bolong kena peluru, apa di tangga, apa di tembok," ujarnya.
Trimedya mempertanyakan konferensi pers Polres Jakarta Selatan terkait kasus polisi tembak polisi yang tidak menunjukkan barang bukti perkara ke publik, Selasa (12/7) lalu. Dia menilai ada sejumlah kejanggalan.
"Kan di mana-mana kalau konpers barang bukti ditunjukkan. Senjata yang dipakai E mana, oleh Yosua mana, pelurunya mana. Misalnya di pistolnya Yosua masih ada berapa peluru lagi dan pelurunya jenis apa. Di pistolnya si E ada berapa peluru, pelurunya jenis apa. Itu kan seharusnya diberi tahu," ungkapnya.
"Sejak dari awal tidak transparan dan banyak kejanggalan-kejanggalan, ya," lanjutnya.
Trimedya mendorong Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera menonjobkan Irjen Ferdy Sambo selama masih tersangkut dalam kasus polisi tembak polisi. Dia meyakini Jenderal Sigit akan melakukannya pada pekan depan lantaran desakan itu tak lagi terbendung.
"Harapannya kepada Pak Kapolri supaya dinonjobkanlah Pak Sambo. Kalau dia memang sudah selesai pemeriksaan, tidak ada sangkut paut dengan urusan ini, berikan jabatannya itu lagi, gitu, lo," katanya.
"Tapi saya percaya minggu depan akan dilakukan oleh Pak Kapolri, karena ini tidak bisa ditahan lagi, semua masyarakat marah. Lihat aja statement-nya Pak Mahfud, Presiden juga langsung respons. Saya pikir nggak ada yang bisa ditahan," imbuhnya.
Elite PDIP itu menilai reputasi Polri bakal menjadi taruhan dalam penanganan kasus ini. "Dan taruhannya terlalu mahal untuk melindungi orang per orang, soal reputasi Polri," ujarnya.
(wip/mso)
