.webp)
Sejumlah pihak mengusulkan Irjen Ferdy Sambo dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kadiv Propam Polri. Mulai dari Menko Polhukam Mahfud Md hingga anggota Komisi III DPR mendorong Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar Ferdy Sambo dinonaktifkan.
Dilansir detikNews, usulan ini merupakan pertimbangan agar kasus penembakan yang dilakukan Bharada E terhadap Brigadir J atau Brigadir Yoshua Hutabarat di kediaman pribadi Sambo transparan dan tidak bias. Sebab, ada potensi ruang bagi Irjen Ferdy untuk mengintervensi kasus tersebut.
"Karena pastilah banyak orang beliau yang diperiksa kan, Pak Ferdy Sambo sendiri kan juga diperiksa, istrinya, orang-orang di rumah saat itu, orang-orang lain apakah di lingkungan rumah, di lingkungan Propam. Untuk itu, supaya proses penyelidikannya kredibel, ya dia di-nonjob-kan," kata Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Duka Jawa Barat di Akhir Pekan |
Trimedya juga telah mengusulkan tiga saran agar segera dilakukan Kapolri Jenderal Sigit. Salah satunya, kata dia, menonaktifkan Ferdy Sambo dari jabatan Kadiv Propam.
"Saya usulkan ada tiga (yang harus) dilakukan Kapolri. Pertama untuk bentuk tim khusus itu sudah dibentuk, lalu berkas ditarik ke Mabes Polri, itu juga belum, mungkin dengan bentuk tim khusus itu. Kemudian ketiga Pak Ferdy Sambo di-nonjob-kan dulu," ucapnya.
"Tapi itu semua tergantung Kapolri. Kita cuma bisa usul, tapi kalau itu dilakukan (penonaktifan), maka kepercayaan masyarakat bahwa ini penyidikan dilakukan transparan, kredibel, profesional ya akan lebih tinggi, karena dari sejak awal sudah banyak syak wasangka kan," sambungnya.
Pandangan berbeda justru disampaikan Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman. Ia menyatakan Sambo tidak perlu dinonaktifkan dari statusnya sebagai Kadiv Propam Polri, karena dia meyakini tidak ada ruang bagi Irjen Ferdy Sambo untuk mengintervensi kasus.
"Irjen Ferdy Sambo tidak perlu dinonaktifkan. Silahkan Tim Pencari Fakta atau tim penyelidikan melakukan investigasi secara mendalam dan saya yakin Irjen Sambo tidak akan mengintervensi proses tersebut," kata Benny saat dihubungi, Sabtu (16/7/2022).
Waketum Partai Demokrat ini meyakini Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga akan objektif, transparan, dan akuntabel menyelesaikan kasus tersebut. Dia meminta semua pihak untuk memberi dukungan terlebih dulu.
"Tim ini jika ditangani secara langsung Kapolri yakin pasti akan bekerja objektif, transparan, dan akuntabel. Saya percaya Kapolri akan melakukan penyelidikan secara objektif kasus ini. Dan rakyat perlu mendukung penuh kerja Polri untuk ungkapkan kasus ini secara objektif dan transparan," ucapnya.
Kemudian, Benny juga mempertanyakan alasan harus menonaktifkan Irjen Ferdy Sambo. Menurutnya, tidak ada ruang bagi Irjen Ferdy Sambo mengintervensi kasus tersebut.
"Bagaimana dia intervensi? Tim itu kan dipimpin langsung Kapolri toh. Gimana dia intervensi?" ujarnya.
Seperti diketahui, peristiwa polisi tembak polisi yang menewaskan Brigadir J terjadi di rumah Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan (Jaksel). Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah membentuk tim khusus untuk mengusut kasus ini.
"Oleh karena itu, saya telah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Pak Wakapolri, Pak Irwasum, kemudian ada Pak Kabareskrim, Pak Kabik (Kabaintelkam) kemudian juga ada As SDM, karena memang beberapa unsur tersebut harus kita libatkan termasuk juga fungsi dari Provos dan Paminal," kata Jenderal Sigit di Mabes Polri, Selasa (12/7).
Komnas HAM dan Kompolnas turut disertakan dalam tim khusus itu. Dia memastikan proses penyelidikan, penyidikan hingga temuan terkait kasus itu akan disampaikan transparan dan periodik sehingga menjawab keraguan publik.
(ral/mso)
