DPRD Kota Bandung menyoroti tahapan PPDB yang memunculkan polemik. Pasalnya diketahui, sejumlah SD negeri di Bandung mengalami kekurangan siswa, bahkan ada yang hanya mendapat tiga murid anyar untuk tahun ajaran baru 2022/2023.
Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung Andri Rusmana mendorong Disdik agar mengevaluasi pelaksanaan PPDB. Sebab menurutnya, Disdik yang seharusnya memiliki pemetaan untuk sebaran siswa di wilayah sesuai zonasi, tidak mengalami kesulitan untuk pendistribusian siswa ke sekolah.
"Intinya ini kenapa bisa sepi peminat begitu. Perlu pemetaan secara menyeluruh terhadap keberadaan SD negeri dengan penduduk yang padat atau angka jumlah anak kecilnya banyak atau sedikit, sehingga bisa efektif dalam menentukan kuota," kata Andri saat berbincang dengan detikJabar via telepon di Bandung, Selasa (12/7/2022).
Andri menyebut, SDN 206 Putraco Indah berada di tengah komplek perumahan mewah yang secara geografis merupakan wilayah bukan padat penduduk. Sehingga menurutnya, ada kemungkinan orang-orang yang tinggal di sana berpenghasilan menengah ke atas dan memilih menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah swasta.
"Sehingga SD Putraco ini menjadi sepi pendaftar. Disdik juga harus bisa meng-upgrade sekolah tersebut supaya bisa menjadi sekolah unggulan yang tak kalah dengan sekolah lain," tuturnya.
Selain itu, politisi muda PKS ini memandang Disdik kurang maksimal dalam menyosialiasikan keberadaan sekolah inklusi yang disandang SDN 206 Putraco Indah. Sehingga menurutnya, sekolah itu bisa menjadi sekolah unggulan, tapi kini malah sepi peminat dan hanya punya tiga siswa baru dari hasil PPDB 2022.
"Disdik kurang mensosialisasikan ke masyarakat soal sekolah inklusi. Seharusnya sekolah itu bisa menjadi sekolah elite yah, tapi ini malah seolah-olah dihindari oleh masyarakat karena faktor tersebut. Makanya, harus ada evaluasi akan hal ini," tuturnya.
(ral/ors)