.webp)
Pandemi Covid-19 menjadi momen bagi kelompok intoleransi dan radikal dalam membangun sebuah narasi untuk mendelegitimasi pemerintahan yang sah di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia. Hal itu terutama melalui media sosial.
Hal itu diungkapkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar saat menjadi pembicara dalam Stadium General bertajuk 'Deteksi Dini Modus Perkembangan Gerakan Radikalisme' di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Senin (4/7/2022).
"Peristiwa Covid-19 ini juga terjadi dibangunnya sebuah narasi-narasi dalam rangka mendelegitimasi peran pemerintah yang sah di mana-mana, ekstrim kanan, ekstrim kiri, itu bermain, bagaimana mencoba mendelegitimasi peran dari pemerintah, termasuk di Indonesia," tutur Boy Rafli.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Boy Rafli memaparkan, praktik delegitimasi peran pemerintah tersebut terjadi seperti pada masa awal-awal pandemi Covid-19. Di mana ada sebagian kelompok yang anti terhadap vaksin dengan menggemboskan kabar hoax.
"Termasuk di Indonesia ada yang ingin mempengaruhi untuk tidak ikut vaksin, ada yang mengisukan vaksin dari minyak babi dan sebagainya, jadi hal itu di provokasi oleh kelompok intoleransi dan radikal," kata dia.
Berdasarkan rilis Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nation), sambung Boy Rafli, pada saat peristiwa lockdown pandemi Covid-19, praktik-praktik radikalisasi di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia, banyak terjadi di media sosial.
Boy menyebut, dari sekitar 273 juta jiwa penduduk Indonesia, ada sekitar 202 juta jiwanya merupakan pengguna internet. Dari jumlah itu 80 persennya merupakan pemilik akun media sosial dan dari pemilik akun tersebut merupakan generasi milenial dan generasi Z.
"Itulah yang menjadi target dari kelompok jaringan teroris global di mana mereka menghembuskan narasi-narasi untuk membangun semangat kebencian kepada pemerintah yang sah," kata Boy Rafli.
Boy Rafli menuturkan, peristiwa pandemi Covid-19 menjadi tantangan bersama dalam menghadapi kelompok-kelompok yang mencoba membangun narasi-narasi intoleransi dan radikalisasi terhadap pemerintah.
"Kita termasuk menghadapi problem itu, tapi kita telah hadapi, salah satunya dengan program-program kontra narasi yang kita laksanakan," ucapnya.
(dir/dir)
