.webp)
Kelompok mahasiswa yang mengatasnamakan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Sukabumi (PB Himasi) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Jalan Cikole Dalam, Kota Sukabumi.
Mereka mempertanyakan data aset yang dimiliki Kota Sukabumi. Mereka menilai, Sukabumi memiliki aset yang banyak namun tidak jelas statusnya.
"Kami menduga bahwa pengelolaan aset di Kota Sukabumi kali ini tidak baik-baik saja, terlepas itu penghilangan atau dan lain sebagainya. Kami sampaikan saat ini statusnya tidak jelas karena sudah kami sampaikan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terkait aset di Kota Sukabumi sudah tidak terjadi lagi," kata Ketua PB Himasi Danial Fadhilah kepada awak media, Kamis (30/6/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan, BPKD seharusnya mengelola dan memastikan status aset tersebut. "Harus jelas tidak seenak-enaknya BPKD mengelolanya," ujarnya.
Lebih lanjut, selain tentang transparansi data barang milik daerah, mereka juga menuntut transparansi keterbukaan data pendapatan daerah pada tahun 2021. Dia mengatakan, data tersebut akan digunakan sebagai bahan kajian mahasiswa.
"Sebagai bahan kajian saja karena pendapatan di Kota Sukabumi selalu menurun, berapa dan darimana saja. Ketiga informasi KUA PPAS yang memang harus dibuka pada publik," tuturnya.
"Itu memang hak kami dan kewajiban BPKD membukanya. Kalau misalkan BPKD berasumsi harus lewat di Kominfo lalu kenapa surat kami dibalas? Pembalasan surat dari BPKD berarti mereka menguasai informasi dan harus diserahkan kepada kami, itu amanat UU (Keterbukaan Informasi Publik)," tambahh Danial.
Pantauan detikJabar di lokasi, massa demonstran duduk di atas aspal karena tak kunjung mendapat tanggapan dari yang bersangkutan. Mereka juga membakar ban mobil sebagai bentuk protes kepada pemerintah.
Api dengan cepat dipadamkan oleh petugas kepolisian karena khawatir api yang terus membesar. Sementara itu, pihak BPKD juga enggan untuk memberikan komentar terkait poin-poin tuntutan mahasiswa.
(mso/mso)
