.webp)
Pemerintah Jepang mengumumkan akan menghentikan pemberian pinjaman untuk proyek pembangunan PLTU di sejumlah negara termasuk Indonesia. Salah satunya proyek PLTU di Indramayu.
Dilansir Nikkei Asia, informasi penghentian pendanaan itu diumumkan oleh pemerintah Jepang pada Rabu (22/6/2022). Selain Indonesia, Jepang akan mengambil tindakan yang sama pada PLTU Matarbari di Bangladesh.
Kebijakan yang diambil pemerintah Jepang itu sebagai tanggapan kritik internasional terhadap pembangkit listrik tenaga batu bara, sumber utama emisi gas rumah kaca yang berkontribusi besar pada pemanasan global.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tahun lalu, negara G-7 menyepakati untuk menghentikan bantuan proyek PLTU batu bara. G-7 merupakan organisasi yang berisi tujuh negara maju dengan ekonomi terbesar di dunia. Organisasi tersebut terdiri dari Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang dan Amerika Serikat, ditambah Uni Eropa.
Keputusan ini membuat Indonesia dan Bangladesh melalukan studi proyek pembanguan yang bantuannya bersumber dari Jepang.
"Kami memutuskan bahwa kami tidak dapat melanjutkan lebih jauh dengan kasus-kasus ini sebagai subjek pinjaman yen," kata Sekretaris Pers Kementerian Luar Negeri Hikariko Ono pada konferensi pers, dilansir melalui Nikkei Asia, yang dikutip melalui detikFinance, Kamis (23/06/2022).
Pemerintah Jepang tetap akan membantu negara berkembang agar bebas emosi karbon.
WALHI Jabar mengapresiasi langkah pemerintah Jepang. Direktur Eksekutif WALHI Jabar Meiki mengatakan pemerintah Jepang telah menghentikan bantuan pendanaan proyek PLTU Indramayu melalui program Japan International Cooperation Agency (JICA). Menurut Meiki, keputusan Jepang itu membuktikan kesungguhan dan komitmen atas pengurangan emisi karbon global.
"Pemerintah Jepang sebelumnya sudah menyatakan komitmen untuk mengurangi kontribusi emisi karbon, baik di negara mereka sendiri dan di belahan dunia lain. Namun, komitmen itu harus benar-benar lebih dibuktikan dengan mendesak juga lembaga perbankan mereka untuk mengikuti sikap yang sama, dengan tidak lagi mendanai semua proyek PLTU dan energi fosil lain di Indonesia," kata Meiki dikutip dari situs resmi WALHI Jabar, Jumat (24/6/2022).
"Masih ada beberapa perbankan Jepang yang mengirimkan kredit pendanaan ke proyek-proyek PLTU, yang dioperasikan oleh swasta, seperti di PLTU Cirebon 1 x 1000 MW (megawatt). Beberapa di antaranya adalah bank JBIC, SMBC, MUFG, dan Mizuho," ucap Meiki menambahkan.
Meiki menegaskan proyek PLTU Indramayu yang berlokasi Desa Mekarsari, Kecamatan Patrol itu menimbulkan penderitaan penggarap lahan dan buruh tani. Menurut Meiki, buruh tani di desa tersebut kehilangan mata pencaharian karena alih fungsi lahan.
Menurutnya, selain menyelamatkan bumi, eputusan pemerintah Jepang menyelamatkan penggarapan lahan dan buruh tani.
Sakadar diketahui, sebelum pemerintah Jepang memutuskan menghentikan bantuan pendanaannya, sejak 2021 berbagai aksi protes mulai pembuatan petisi hingga demo telah digelar. Tujuannya mendesak Jepang menghentikan pendanaan untuk PLTU Indramayu. Mulai dari isu kemasyarakatan hingga lingkungan menjadi alasan masyarakat meminta penghentian pembangunan PLTU tersebut.
