Melacak Perusahaan Pemenang Lelang Interior Ruang Kerja Bupati Bandung

Melacak Perusahaan Pemenang Lelang Interior Ruang Kerja Bupati Bandung

Yuga Hassani - detikJabar
Kamis, 23 Jun 2022 16:04 WIB
Mencari keberadaan kantor pemenang lelang pengadaan interior ruang kerja bupati-wabup Bandung.
Foto: Mencari keberadaan kantor pemenang lelang pengadaan interior ruang kerja bupati-wabup Bandung (Yuga Hassani/detikJabar).
Kabupaten Bandung -

CV Bina Darma menjadi pemenang lelang pengadaan interior ruang kerja bupati dan wakil bupati Kabupaten Bandung. Anggaran pengadaan proyek tersebut sebesar Rp 2,2 miliar.

Berbekal alamat yang tercantum dalam situs LPSE Kabupaten Bandung, detikJabar mencoba mendatangi CV Bina Darma. Namun, keberadaan kantor tersebut di Kompleks Pasir Madur Endah II, Kecamatan Cipayar, Kabupaten Bandung tidak ditemukan.

Di kompleks tersebut tidak ada rumah atau kantor atas nama CV Bina Darma. Di kompleks itu bahkan terlihat masih jarang penghuni.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

detikJabar juga diantar oleh Ketua RW 16 Suryana untuk memastikan area lokasi rumah atau kantor CV Bina Darma dengan lamat Blok A4 15 -16. Setelah berkeliling setiap rumah, hasilnya pun nihil.

Suryana mengatakan hingga saat ini tidak terdapat CV atau perusahaan di komplek tersebut. Bahkan, kata dia, nomor rumah yang dimaksud memang tidak ada.

ADVERTISEMENT

"CV itu mah nggak ada di sini. Tapi alamatnya mah betul ada di sini. Cuma kalau nomor rumah itu mah nggak ada," katanya.

Suryana mengaku telah sering menemui orang yang mencari CV tersebut. Bahkan, menurutnya, CV tersebut tidak dapat ditemukan.

"Tapi banyak yang nanyain PT atau CV, termasuk CV yang itu," ucapnya.

Dia menjelaskan area tersebut merupakan sebuah komplek yang ditinggal pengembangnya. "Soalnya dulu ini komplek belum selesai, ditinggal pengembangnya," ucapnya.

Suryana menambahkan jika terisi penuh komplek tersebut terdapat ratusan Kepala Keluarga (KK). Namun, menurutnya, saat ini hanya terisi puluhan KK.

"Kalau di jumlahin semua di sini ada 160 KK, tapi yang terisi cuma 35 KK. Terus di sini mah cuma ada satu RW dan dua RT," kata Suryana.

Dia mengungkapkan area komplek tersebut sering digunakan orang tak bertanggung jawab. Menurutnya, beberpa tim ekspedisi paket barang pun sering mengalami hal serupa.

"Emang sering wilayah ini mah dijadiin alamat-alamat palsu gitu. Ke pak RT juga sering ada yang nanyain sama. Apalagi tukang paket mah sering," jelasnya.

Sementara itu setelah dilakukan penelusuran, perusahaan pemenang tender itu ternyata tak terdaftar di laman Sistem Informasi Kontruksi Indonesia (SIKI), https://siki.pu.go.id. Padahal laman tersebut menjadi syarat sah bagi perusahaan yang akan mengikuti lelang proyek konstruksi di pemerintahan.

Di kolom pencarian registrasi badan usaha (BSU) laman https://siki.pu.go.id, nama perusahaan Bina Darma tak ditemukan di laman SIKI PUPR. Yang tertera malah perusahaan bernama Bina Darma Teknologi yang beralamat di wilayah Palembang, Sumatera Selatan.

Padahal dalam laman LPSE Kabupaten Bandung, perusahaan dengan nama Bina Darma berlokasi di Komplek Pasir Madur Endah, Ciparay, Kabupaten Bandung. Begitu juga saat penulusuran dilakukan dengan cara menginput nomor NPWP perusahaan, nama badan usaha Bina Darma kembali tak ditemukan dalam laman tersebut.

Peneliti senior Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jawa Barat Nandang Suherman mengatakan Pemkab Bandung tidak cermat menetapkan perusahaan pemenang lelang yang ternyata tak terdaftar di Kementerian PUPR. Menurutnya, hal tersebut terdapat skenario dalam pemenangan tender tersebut.

"Ini patut dipertanyakan, karena bisa saja ini ada skenario untuk memenangkan salah satu perusahaan dalam tender ini. Mestinya kalau mau, perusahaan ini juga gugur seperti perusahaan sebelumnya yang digugurkan sama pemkab karena urusan administrasi," katanya.

Nandang mengungkap meskipun kini tender proyek pemerintah sudah melalui LPSE, tapi tetap saja sistem tersebut masih bisa diakali. Kepentingannya tentu untuk memenangkan pihak tertentu.

"Jadi tentunya harus kita awasi sama-sama. Karena meskipun sistemnya sudah lewat LPSE, tapi tetap saja masih bisa diutak-atik," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemkab Bandung dikabarkan melakukan pengadaan untuk interior ruang kerja bupati dan wakil bupati. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp 2,2 miliar.

Dilihat detikJabar dari laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bandung, Rabu (22/6/2022), pengadaan tersebut tertulis dengan kode tender 7125093. Bahkan terlihat nama tender tersebut tertulis untuk Interior Ruang Kerja Bupati dan Wakil Bupati.

Lelang itu dimenangkan CV Bina Darma. Perusahaan dipilih karena memberi penawaran terendah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umur dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Bandung Zeis Zultaqawa membenarkan pengadaan tersebut telah dilakukan. Menurutnya renovasi tersebut dilakukan dikarenakan sejumlah interior yang ada sudah termakan usia.

"Dari pertama berdiri, kantor KDH (Kepala Daerah)/WKDH (Wakil Kepala Daerah) belum pernah sama sekali diperbaiki. Jadi sudah sewajarnya jika ruangan yang berdiri lebih dari 30 tahun ini direnovasi," ujar Zeis saat ditemui di Ruang Kerjanya, Soreang, Rabu (22/6/2022).

(mso/mso)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads