APBD Ciamis Defisit Rp 356 M, Bupati Lakukan Skala Prioritas

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis tahun 2022 defisit Rp 356 Miliar. Kondisi ini membuat beberapa kegiatan mengalami pergeseran. Termasuk pengurangan bantuan keuangan untuk desa.

Bupati Ciamis Herdiat Sunarya menyampaikan hal tersebut saat Pembinaan Bantuan Keuangan, Infrastruktur dan Sarana Prasarana Pedesaan tahun 2022 di Aula Setda Ciamis, Rabu (22/6/2022).

"Tidak hanya bantuan keuangan saja, hampir semua. APBD kita gunakan skala prioritas. Mana yang penting didahulukan. Apa yang bisa dilaksanakan tahun depan kita geser ke tahun berikutnya," ujar Herdiat.

Herdiat menegaskan meski APBD Ciamis defisit, Pemkab Ciamis akan berupaya mengurangi kekurangan tersebut. Salah satunya dengan cara mengatur case flow, sebab kas daerah di bank yang terbatas. Sejauh ini Pemkab Ciamis tidak ada yang sampai gagal bayar.

"Alhamdulillah sekalipun defisit tidak ada yang gagal bayar. Dari gaji ASN dan tunjangannya lengkap. Siltap (penghasilan tetap) desa, termasuk pihak ketiga tidak ada yang gagal bayar. kita atur case flow, mudah-mudahan bisa stabil," ungkap Herdiat.

Prioritas pembangunan infrastruktur Ciamis saat ini adalah daerah perbatasan dan pedalaman. Menurut Herdiat daerah perbatasan bukan ujung atau belakang Ciamis namun sebagai pintu masuk. Meski dengan segala keterbatasan dan pembangunan dilakukan secara bertahap.

"Kita juga berupaya dalam hal prioritas penanganan Pandemi COVID-19 dan menjaga stabilitas perekonomian," ungkapnya.

Bahkan menurut Herdiat, pertumbuhan ekonomi Ciamis lebih tinggi dari Provinsi Jawa Barat. Hal ini karena mayoritas penduduk Ciamis adalah petani. Pertanian saat pandemi masih bisa terus berjalan tidak terlalu terpengaruh, berbeda dengan sektor lainnya.

Akibat defisit APBD Ciamis, anggaran bantuan keuangan desa mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, Bantuan keuangan sekitar Rp 66 miliar. Sedangkan pada 2022 ini hanya sekitar Rp 58,94 miliar.

"Bantuan keuangan ini yang harus kita pertanggung jawabkan karena ini uang rakyat. Harus dimaksimalkan. Saya berharap tidak ada bapak ibu kepala desa yang tersangkut masalah hukum yang uangnya tidak seberapa," ujarnya.