Menanti Kepastian Nasib Honorer Pemprov Jabar di 2023

Sudirman Wamad - detikJabar
Kamis, 16 Jun 2022 10:54 WIB
Gedung Sate Bandung, Tempat Bersejarah di Kota Kembang
Gedung Sate (Foto: Yudha Maulana/detikcom)
Bandung -

Tenaga honorer terancam dihapus pada 2023. Pemprov Jabar pun menyiapkan seleksi untuk tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jabar Hery Antasari tak menampik ada beberapa dinas di Jabar yang komposisi honorernya masih banyak. Seperti BPSDM, Satpol PP, Dishub dan lainnya.

"Satpol PP, dinas-dinas teknis yang banyak kerjanya di lapangan. Kami juga banyak. Di instansi saya (BPSDM) saja 50 persen tenaga teknis (honorer)," kata Hery dalam keterangan yang diterima detikJabar, Kamis (16/6/2022).


Lebih lanjut, Hery mengaku tak tahu secara persis jumlah tenaga honorer atau teknis di sejumlah dinas, termasuk di daerah. "Karena tenaga teknis di dinas-dinas lapangan seperti Dishub, Satpol PP, kemudian di UPT Terminal, kemudian pertanian, kesehatan itu masih banyak tenaga teknis," ucap Hery.

Hery mengatakan Pemprov Jabar telah membahas mekanisme peralihan honorer menjadi tenaga PPPK melalui jalur seleksi. "Ini dugaan saya. Nanti dibahas dengan ketua tim, kepala biro," kata Hery.

Hery menegaskan Pemprov Jabar akan membahas nasib honorer atau tenaga teknis yang terancam dicoret karena adanya SE tentang Penghapusan Honorer yang diteken Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo pada Mei lalu.

"Pasti, tapi kita juga harus ada solusi. Kuncinya kinerja dan produktivitas harus terjaga pelayanan publik," kata Hery.

Hery tak ingin pelayanan publik menurun karena adanya kebijakan tersebut. Sehingga, lanjut dia, proses seleksi untuk PPPK sangat penting. Sebab, PPPK akan mengganti tenaga honorer yang dihapus.

"Belum kita data. Kalau jumlah total saat ini masih ada," kata Hery.

Hery juga menambahkan tenaga honorer dan teknis itu menjadi kebijakan internal. Sehingga, perlu didorong untuk melepas dari ketergantungan terhadap tenaga honorer atau teknis, dan menguatkan jabatan fungsional melalui PPPK.

Hery mengatakan instansi juga memiliki kewenangan untuk bekerja dengan pihak lain.

"Hanya mungkin para tenaga teknis ini di luar yang diizinkan, solusinya itu masih boleh outsourcing (alih daya) seperti supir, tenaga kebersihan dan lain-lain. Jadi kita bekerja sama dengan perusahaan yang menyediakan tenaga kerja tersebut," kata Hery.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja mengaku pihaknya masih melakukan pemetaan tentang tenaga honorer. Pemprov tengah menginventarisasi jumlah tenaga honorer yang ada.

"Tadi dari pusat belum juga, saat ini kami sedang memetakan seluruhnya. Memetakan seluruh honorer yang ada di kita, keahlian ada di mana saja," kata Setiawan di Gedung Sate.

(sud/yum)