Kekhawatiran PGRI soal Penghapusan Tenaga Honorer

Bima Bagaskara - detikJabar
Rabu, 15 Jun 2022 02:30 WIB
Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi.
Ketua PB PGRI Unifah Rosyidi. (Foto: Bima Bagaskara/detikJabar)
Bandung -

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi meminta pemerintah pusat memetakan kembali kebijakan penghapusan tenaga honorer pada November 2023. Pemerintah diharapkan lebih melek dengan fakta lapangan.

"Terkait penghapusan honorer kalau menurut saya harusnya dipetakan dulu. Saya paham tentang grand design reformasi birokrasi, tapi kita harus melihat fakta di lapangan," kata Unifah saat diwawancarai di Kampus UPI, Kota Bandung, Selsa (14/6/2022).

Unifah mengatakan, jika seluruh tenaga honorer dihapus, termasuk para guru, Indonesia akan mengalami kerugian besar. Sebab bukan guru honorernya saja yang akan kehilangan mata pencaharian, namun juga anak bangsa yang kehilangan sosok pengajar.


"Kalau sampai dihapuskan semua, dihitungnya sama, maka yang rugi bukan para guru saja, tapi juga anak bangsa. Mereka tidak akan ada gurunya, tidak ada yang mendidik," jelasnya.

"Jadi guru itu berbeda dengan pekerjaan lain. Nanti saya khawatir bahwa masyarakat bertanya kenapa anak kami tidak ada gurunya," sambungnya.

Meski begitu Unifah mengapresiasi respons dari berbagai daerah yang menyatakan tetap membutuhkan jasa tenaga honorer khususnya guru. Menurutnya masing-masing daerah di Indonesia memiliki kebutuhan akan guru yang jumlahnya tidak sama. Apalagi masih banyak daerah tertinggal yang kekurangan guru dan tenaga honorer menjadi penyelamatnya.

"Kami berterima kasih kepada pemerintah daerah yang pada akhirnya mengambil kebijakan sesuai dengan kebutuhannya. Menghapus tenaga honorer itu menurut saya bukan langkah yang tepat," tegasnya.

Secara statistik nasional, Unifah mengungkapkan Indonesia masih kekurangan guru. Untuk memenuhi kebutuhan itu, tenaga honorer menjadi jalan keluar agar pendidikan bisa merata di seluruh pelosok tanah air.

"Secara statistik nasional memang butuh guru, lalu siapa yang memenuhi kebutuhan itu kalau bukan honorer?" tanya Unifah.

PB PGRI sendiri telah mengambil langkah untuk berdialog, baik dengan pemerintah pusat maupun daerah terkait penghapusan tenaga honorer.

"Seperti biasa kami mengedepankan dialog karena pada akhirnya guru itu kan pendidikan desentralisasi kan, katakan pusat sudah stop. Tapi kami meminta ke provinsi, kabupaten/kota karena kewenangan beda-beda untuk selalu berdialog dan saya dapat tanggapan positif dari pemda," tutup Unifah.



Simak Video "Cikancung Bandung Banjir, Bikin Banyak Motor Mogok"
[Gambas:Video 20detik]
(bba/ors)