.webp)
Sejumlah tenaga honorer yang tergabung dalam Paguyuban Honorer Ciamis, Jawa Barat, melakukan aksi damai ke Sekretariat Daerah Ciamis, Selasa (14/6/2022). Aksi sebagai bentuk sikap dan keresahan surat edaran Menpan RB tentang penghapusan Honorer tahun 2023.
Bupati Ciamis Herdiat Sunarya beserta jajaran menerima para honorer ini dan audiensi di Aula Setda Ciamis.
"Kami ingin ada kejelasan terkait surat Menpan RB. Minta dukungan pemerintah daerah berjuang menentukan nasib kami," ujar Ketua Paguyuban Honorer Ciamis Any Randiany.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Para honorer Ciamis pun meminta kesempatan untuk mengikuti testing P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Terutama untuk tenaga honorer administrasi dan teknik. Mengingat rekrutmen P3K sebelumnya hanya diikuti oleh guru saja. Jumlah honorer Ciamis saat ini sebanyak 6 ribu orang.
Dalam kesempatan ini, Any pun menginginkan Pemkab Ciamis membuat Perbup mengenai insentif honorer. Any pun bersyukur saat ini Pemkab Ciamis telah mampu mengeluarkan anggaran untuk honorer, meskipun jumlahnya belum sesuai harapan. Hanya saja insentif yang diterima honorer di setiap instansi berbeda-beda.
"Alhamdulillah Bupati Ciamis selalu membantu kami, sejak beliau masih jadi Sekda sekarang Bupati. Insentif untuk honorer akan dinaikan sesuai kemampuan daerah," ungkapnya.
Baca juga: Sopir Elf Maut Karawang Ditahan |
Any pun mengucapkan terimakasih kepada Bupati Ciamis yang siap memfasilitasi untuk honorer ke Jakarta. Bahkan Bupati Ciamis pun akan mendampingi para honorer ke Kemenpan RB
"Intinya berikan kesempatan bagi kami untuk mengabdikan ke negara tidak hanya sebagai honorer," katanya.
Menanggapi audiensi honorer, Bupati Ciamis Herdiat Sunarya mengaku turut merasakan apa yang dirasakan para honorer Ciamis saat ini. Herdiat mengaku sejak dulu turut memperjuangkan para honorer. Namun dengan keterbatasan, baru sebagian honorer yang kini diangkat jadi P3K.
 Sejumlah tenaga honorer yang tergabung dalam Paguyuban Honorer Ciamis, Jawa Barat, melakukan aksi damai ke Sekretariat Daerah Ciamis, Selasa (14/6/2022). Foto: Dadang Hermansyah/detikJabar |
"Sebetulnya yang membuat terusik, keresahan di kalangan honorer adalah keluarnya edaran dari Menpan RB bahwa akan dihilangkan di tahun 2023. Kami Pemda berat kalau harus dihilangkan. Butuh sekali, honorer bagian dari pemerintah daerah. Kecuali kalau pemerintah sanggup droping ASN baru," ungkapnya.
Herdiat menjelaskan saat ini ASN Ciamis hanya 10 ribu orang dari PNS dan P3K. Sedangkan yang dibutuhkan Ciamis idealnya 14 ribu orang. Berbeda dengan 10 tahun yang lalu, ASN Ciamis mencapai 16 ribu orang.
"Kalau inginnya berhentikan honorer tapi diangkat jadi P3K/PNS atau alih status dari honorer jadi P3K. Memang itu bisa kita rasakan, kalau tidak ada akan pincang pemerintahan dengan kondisi pegawai yang ada saat ini," kata Herdiat.
Herdiat pun menyatakan kesiapannya mengawal pada honorer Ciamis ke Jakarta melakukan audiensi dengan Menpan RB mengenai edaran tersebut.
"Tadi ada juga beberapa persoalan honorer ini, akan kita kaji dan evaluasi. Semoga dalam 1 sampai 2 bulan ini sudah ada kepastian. Untuk berangkat ke Jakarta saya lihat dua tiga hari ini, kalau ada agenda yang kosong kita berangkat," katanya.
(yum/yum)
