.webp)
Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di Kabupaten Majalengka resmi dideklarasikan pada Kamis (9/6/2022). Koalisi itu digagas pengurus pusat Partai Golkar, PAN, dan PPP.
Namun di sela-sela selesai kegiatan deklarasi yang digelar di salah satu rumah makan yang berada di Jalan Siti Armilah, Kelurahan Majalengka Kulon, Kabupaten Majalengka itu ada pemandangan berbeda.
Nampak Ketua DPD NasDem Alimuddin dan Ketua DPC PKB Juhana Zulfan ikut kongkow bersama ketua-ketua parpol KIB tersebut. Lantas akankah pertemuan itu menambah kekuatan baru jelang Pemilu 2024 di Majalengka?
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua DPC PKB Juhana Zulfan mengatakan, pertemuan ini merupakan ajang silaturahmi sekaligus membicarakan soal perbaikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 'Kota Angin'.
Apalagi pada momen Hari Jadi ke-532 Kabupaten Majalengka, sudah seharusnya para pengurus partai memikirkan kemajuan daerah.
"Pertemuan ini kita membicarakan bersama-sama tentang bagaimana membina masayarakat dan bersama kita membangun Majalengka sejahtera. Kita harus saling bahu-membahu menata aspek pembangunan di Majalengka ini. Tidak lebih dari itu," kata Juhana kepada detikJabar.
Sementara itu, Ketua DPD NasDem Alimuddin menyampaikan, pertemuan seperti itu akan rutin digelar. Hal itu telah disepakati para pimpinan partai, demi Majalengka yang lebih baik.
"Intinya tadi kita akan berkontribusi terhadap pembangunan di Majalengka, khususnya pada aspek politik yang berdampak pada kepentingan masyarakat itu intinya," ujar Alimuddin.
Selain itu, Alimuddin ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa pimpinan partai politik juga punya peran dalam melaksanakan kontrol terhadap pemerintahan daerah.
Ketua DPD PAN Rona Firmansyah menyampaikan, obrolan serta silaturahmi ini dilakukan salah satunya membahas peran pemerintah daerah saat ini dalam melaksanakan visinya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat secara luas. Langkah ini juga akan dilakukan bersama para pimpinan partai lain.
"Seperti PKS dan Demokrat juga ini akan bergabung untuk memantau kebijakan kebijakan pemerintah daerah," jelas Rona.
(ors/ors)
