Tuntut Pembebasan Lahan, Warga Duduki Ruas Tol Cisumdawu Seksi II

Ratusan warga dari tiga desa di Kabupaten Sumedang menggelar aksi unjuk rasa dengan menduduki ruas Tol Cisundawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) Seksi II atau tepatnya di Blok Lemah Nendeut, Desa Sirnamulya, Selasa (23/5/2022). Mereka menuntut adanya realisasi pembebasan lahan akibat terdampak pembangunan tol tersebut.

Sekadar diketahui, pembangunan tol Cisumdawu masih menyisakan persoalan di tengah-tengah masyarakat. Terutama bagi warga di tiga desa, yakni Desa Sirnamulya, Girimukti dan Mulyasari.

Ratusan warga menggelar aksinya dengan cara menduduki area Tol Cisumdawu Seksi II yang masih dalam proses pengerjaan. Mereka pun berorasi menyampaikan tuntutannya di area tersebut.

Salah seorang warga Iri Wahri mengungkapkan aksi unjuk rasa digelar menuntut adanya pertanggungjawaban dari pihak Tol Cisumdawu. Pasalnya, sejumlah persoalan hingga kini belum terselesaikan dengan baik.

Ia menyebut salah satunya uang kompensasi pemeliharaan rumah yang ditinggalkan warga akibat terdampak proyek pembangunan.

"Jadi warga itu kan disuruh ngontrak karena rumahnya harus di kosongkan dulu (akibat terdampak), kompensasi pemeliharaan rumah yang dikosongkan itu tidak ada pertanggungjawaban," terangnya kepada wartawan di lokasi.

Kemudian, lanjut dia, kompensasi kerusakan lahan pertanian warga yang juga terdampak dengan adanya Tol Cisumdawu.

"Kemudian terjadinya dampak pada area pesawahan warga, itu sudah tiga tahun tidak ada kompensasinya tidak ada pertanggungjawabannya baik dari perusahaan atau pihak terkait lainnya," ujarnya.

Dampak lainnya, yakni kerusakan rumah warga yang ditimbulkan akibat proses pembangunan Tol Cisumdawu. "Saat pengerjaan bore pile itu selain mengganggu warga akibat kebisingannya, juga mengakibatkan rumah warga banyak yang retak," tuturnya.

Terkait hal itu, kata dia, warga meminta secepatnya ada realisasi pembebasan bagi lahan mereka yang terdampak.

"Di Desa Sirnamulya ada sekitar 70 rumah yang hingga kini belum dibebaskan, kemudian ada 14 rumah di Desa Mulyasari yang sama belum dibebaskan sejak tahun 2017, jadi warga memohon agar secepatnya pembebasan dapat direalisasikan," katanya.

Sementara itu, Kepala Satuan Kerja Pembangunan Tol Cisumdawu Vidi Ferdian mengatakan pihaknya akan semaksimal mungkin mengakomodir segala tuntutan warga yang terdampak tol Cisumdawu.

"Kami dari Kementerian PUPR akan berusaha semaksimal mungkin mengakomodir segala tuntutan warga terutama apabila warga terdampak atau terkena pembangunan jalan tol," terangnya.

Mengenai pembebasan lahan, kata dia, rencana tersebut saat ini tengah dalam proses. Akan tetapi, rencana itu butuh proses dan waktu.

"Terutama kita sedang memproses yang namanya revisi penetapan lokasi atau penlok oleh pak Gubernur, ini yang akan kita mulai revisi dari mulai seksi I hingga Seksi 6, dimana saat ini datanya sedang dikumpulkan oleh teman-teman dari Satker lahan," paparnya.

Vidi menambahkan, pembebasan lahan tersebut ditargetkan dapat terealisasi secepatnya dalam beberapa bulan kedepan.

"Tapi tetap dimulai dari penetapan lokasi oleh Gubernur, lalu ditindak lanjuti oleh BPN, lalu ada penetapan peta bidang, kemudian dilanjutkan dengan apraisal tanah dan musyawarah apabila sepakat harga kemudian dilakukan pembayaran," tuturnya.