.webp)
Janji politik Wali Kota Bandung tentang subsidi harga sembako mendapat sorotan dari DPRD Kota Bandung. Dalam rekomendasinya, DPRD menyebut pemkot harus mampu mengeksekusi program itu secara tepat sasaran untuk warga miskin Kota Bandung.
Dirangkum dalam dokumen Catatan Strategis dan Rekomendasi DPRD atas LKPJ Wali Kota Bandung yang dimiliki detikJabar, janji politik ini disorot karena memiliki alokasi anggaran yang besar hampir Rp 80 miliar, atau tepatnya Rp 79.943.159.300 pada tahun 2021. Namun pada realisasinya, anggaran janji politik ini hanya terserap Rp 5 miliar.
"Terkait dengan realisasi anggaran dimaksud, dalam pelaksanaannya harus tepat sasaran yaitu untuk masyarakat yang kurang mampu (miskin) Kota Bandung," tulis Pansus LKPJ yang diketui oleh anggota DPRD Kota Bandung F-Gerindra Ferry Cahya, Senin (23/5/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk menjamin terlaksananya angggaran subsidi sembako ini tepat sasaran, DPRD merekomendasikan agar dinas pelaksana teknis memutakhirkan data masyarakat miskin Kota Bandung. Pemutakhiran bisa dilakukan menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) milik Dinsos Kota Bandung.
Sorotan lainnya juga muncul terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). DPRD menilai masih banyak warga miskin Kota Bandung hang belum mempunyai identitas atau KTP.
"Mengingat identitas atau KTP menjadi salah satu persyaratan utama dalam segala urusan pemerintahan, maka Disdukcapil harus lebih aktif, berjenjang dan berkesinambungan dalam melakukan sosialisasi pentingnya identitas atau KTP bagi semua warga negara tanpa dipungut biaya (gratis)," tulis laporan tersebut.
"Oleh karena itu, untuk perubahan APBD TA 2022 dan tahun anggaran selanjutnya dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan, sosialisasi KTP dan akta kelahiran gratis harus jadi prioritas utama," tambah laporan tersebut.
Wali Kota Bandung Yana Mulayana memastikan, catatan DPRD akan ditindaklanjuti Pemkot Bandung. Pihaknya memastikan, akan menindaklanjuti 85 rekomendasi itu untuk perbaikan program pemerintahan daerah.
"Makanya, catatan itu akan kita tindaklanjuti. Kita akan segera koordinasikan dengan OPD. Catatan ini diingatkan supaya pemerintahan berjalan dengan baik," pungkasnya.
(ral/tya)
