.webp)
Dua pekan lalu mahasiswa di Jawa Barat (Jabar) berunjuk rasa menyuarakan penolakan wacana tiga periode, penundaan pemilu hingga menuntut pemerintah stabilkan harga kebutuhan pokok.
Aksi mahasiswa ini rupanya menyisakan hal pahit bagi tiga mahasiswa di Bandung. Sebab, akun WhatsApp milik tiga mahasiswa di Bandung diretas oleh pihak tak bertanggung jawab saat aksi 21 April lalu. Salah satunya akun milik Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pasundan (Unpas).
"Ada tiga (akun). Saya, Presma Polban dan mahasiswa UPI," kata Ketua BEM FISIP Unpas Gifary Adzani Akbar kepada detikJabar, Selasa (26/4/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gifary menunjukkan tangkapan layar akun WhatsApp miliknya yang telah diretas. Bahkan, diakui Gifary, ia sempat mendapatkan seruan aksi yang bertolak belakang dengan gerakan mahasiswa. Seruan aksi itu menolak gerakan 214, angka yang menyimbolkan demo mahasiswa 21 April.
"Peretasan ketika sedang persiapan konsolidasi (demo 21 April)," ucap Gifary.
 tangkapan layar Foto: tangkapan layar |
Presiden BEM FISIP Unpas itu menilai peretasan yang dilakukan pihak tak bertanggung jawab merupakan upaya penggembosan terhadap gerakan mahasiswa. Gifary menegaskan peretasan terhadap mahasiswa adalah bukti bahwa demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran.
"Bisa saja itu ditujukan untuk memunculkan iklim ketakutan dalam menuangkan aspirasi ke depannya. Dan, berimplikasi terhadap melemahnya gerakan sebagai alat kontrol pemerintah. Ini juga menandakan kemunduran demokrasi di Indonesia termasuk kebebasan berpendapat," kata Gifary.
Sebelumnya, pada 21 April lalu, mahasiswa dari berbagai aliansi berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung. Seperti Poros Revolusi Mahasiswa Bandung (PRMB), Aliansi Mahasiswa Jabar Menggugat (AMJM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan lainnya.
Koordinator PRMB Ilyasa Ali Husni mengatakan pemerintah harus tegas menolak wacana penundaan dan perpanjangan masa jabatan presiden, atau tiga periode kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi).
"Kita juga menuntut pemerintah menstabilkan harga bahan pokok sehari-hari. Dan, mengatasi kelangkaan sektor pangan serta bahan bakar, dan stabilkan pajak nasional yang berkeadilan," kata Ilyasa, Kamis (21/4/2022).
(sud/yum)
