.webp)
Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) melakukan aksi unjuk rasa secara masif di depan gedung DPRD Kota Sukabumi.
Ada beberapa tuntutan yang mereka bawa ke dewan di antaranya menolak kenaikan BBM, pengungkapan mafia minyak, tidak adanya sosialisasi kenaikan PPN hingga reforma agraria.
Pantauan detikJabar di lokasi, para massa membentangkan spanduk sepanjang 30 meter dengan berbagai tulisan seperti 'Info Slot Gacor Buat Beli BBM' atau 'Negeri Hukum yang Menyengsarakan Rakyat di Atas Kebijakan Tikus Berdasi.' Mereka didominasi menggunakan jas almamater berwarna biru.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Para orator berdiri di atas mobil dan menjadi komando sekaligus menyampaikan tuntutan mahasiswa. Sedangkan lainnya menyemut di depan mobil komando dan gedung dewan.
"Tidak usah takut bersuara, tidak usah risau. Kita bersuara di sini dilindungi konstitusi kawan-kawan," seru salah satu peserta aksi dari atas mobil.
Tuntutan mereka yang pertama yakni mengenai dampak kebijakan kenaikan BBM yang paling dirasakan oleh berbagai kalangan masyarakat. Padahal, kata dia, ekonomi masyarakat masih belum pulih karena pandemi COVID-19.
Selain mengenai BBM, mereka juga mengkritisi kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh anggota dewan kepada masyarakat terkait adanya perubahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
"Kita tahu PPN naik dari 10 persen jadi 11 persen, pada realisasi di lapangan PPN ini menimbulkan konflik. Dimana peran dewan mensosialisasikan kepada pedagang dan masyarakat?," ujarnya.
Lebih lanjut, mereka juga mengkritisi soal temuan mafia minyak goreng yang diungkap beberapa waktu lalu. Menurut mahasiswa, pelaku mafia hingga saat ini belum diungkap dan masih terjadi kelangkaan minyak khususnya minyak goreng curah.
"Mafia minyak itu belum tertangkap ini menandakan negeri ini masih dibelenggu oligarki. Maka dari itu sudah sepatutnya kita menyuarakan apa keresahan dari masyarakat. Hidup mahasiswa hidup rakyat Indonesia," ujar orator tersebut menegaskan.
Terakhir, mereka menuntut permasalahan agraria di Indonesia. Para massa meminta agar aparat kepolisian dihapus dari gugus tugas reforma agraria.
"Konflik agraria hapuskan aparat kepolisian dari gugus tugas reforma agraria. Jika hanya menakut-nakuti petani, mengancam bahkan melakukan tindakan represif, untuk apa aparat dimasukkan dalam gugus tugas. Hapuskan," katanya.
(yum/bbn)
