Anggaran 47 Ponsel Mewah Senilai Rp 1 M DPRD Bandung Resmi Dihapus

Anggaran 47 Ponsel Mewah Senilai Rp 1 M DPRD Bandung Resmi Dihapus

Rifat Alhamidi - detikJabar
Senin, 21 Mar 2022 09:26 WIB
Gedung DPRD Kota Bandung
Foto: Cipta/Humpro DPRD Kota Bandung
Bandung -

DPRD Kota Bandung sempat menjadi sorotan banyak pihak. Bukan karena kebijakannya di lingkup pemerintahan, tapi soal anggaran ponsel mewah senilai Rp 1,085 miliar yang tentunya langsung dikecam dan ditentang.

Saat itu, Sekretariat DPRD Kota Bandung menganggarkan ponsel mewah sebanyak 47 unit untuk para anggota dewan. Bila dirinci, satu anggota DPRD bisa mendapat ponsel seharga Rp 23 jutaan.

Usai banyak ditentang publik, anggaran itu rupanya sudah tak tercantum lagi dalam laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP LKPP). Paket anggaran yang dulunya terpampang dengan nama pengadaan smartphone ini pun kini sudah hilang.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saat dilihat detikJabar, Senin (21/3/2022) pukul 08.00 WIB, anggaran yang menggegarkan publik itu pun sudah tak terpampang kembali. Bahkan bila dimasukan kata kunci nama pengadaan ponsel tersebut, anggarannya pun sudah tak ditemukan lagi.

Sebelumnya memang, DPRD Kota Bandung memutuskan untuk membatalkan anggaran pengadaan 47 ponsel mewah tersebut. Rencana pengadaan yang memakan dana senilai Rp 1,085 miliar dibatalkan usai banyak mendapat kecaman dari publik.

ADVERTISEMENT

"Menanggapi berita yg muncul terkait pengadaan smartphone, maka kami pimpinan DPRD mengintruksikan ke Setwan (Sekretariat DPRD) anggaran tersebut dibatalkan," kata Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan kala itu.

Tedy pun menyebut, anggaran itu merupakan usulan yang telah dilakukan pada 2021 lalu. "Kami perlu menyampaikan bahwa proses dari pengadaan tidak serta merta. Usulan telah dilakukan dari tahun 2021," ungkapnya.

Tedy menjelaskan, pengadaan ponsel mewah itu diusulkan untuk menunjang kinerja para anggota DPRD. Pasalnya di tengah pandemi, kerja anggota dewan beralih seluruhnya dan membutuhkan ponsel tersebut untuk menunjang kinerja.

"Untuk menunjang kinerja anggota DPRD, selama masa pandemi harus Zoom dan membahas segala hal dengan data. Kita membutuhkan kecepatan untuk mengakses data tersebut mengingat sekarang sudah eranya teknologi informasi," tuturnya.



Usai anggaran itu dibatalkan, pagu anggarannya akan dialihkan bagi kepentingan masyarakat Kota Bandung. Namun, ia belum bisa memastikan seperti apa teknis yang dilakukannya nanti. "Ya nanti kita bahas mau digunakan untuk apa anggarannya," pungkasnya.




(ral/yum)


Hide Ads