.webp)
Relawan Ganjar Pranowo 2024 (RGP 2024) menolak jika pemilihan umum (Pemilu) ditunda. Perbaikan sektor ekonomi hingga kepuasan masyarakat atas kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap tidak bisa dijadikan alasan untuk menunda Pemilu yang sedianya digelar di 2024.
"Secara konstitusi masa jabatan Presiden itu maksimal dua kali. Kalau melebihi itu ya inkonstitusional," kata Sekjen RGP 2024, Heru Subagia saat berbincang dengan detikJabar di Cirebon, Jumat (25/2).
Heru memandang, selain melanggar konstitusi, jika pelaksanaan Pemilu 2024 dipaksakan ditunda maka dikhawatirkan justru akan mengganggu stabilitas politik di Tanah Air.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mewakili RGP 2024, saya menolak jika Pemilu ditunda. Kenapa saat jadwal pelaksanaan Pemilu disepakati tidak ada yang protes. Kenapa baru sekarang ada yang meminta Pemilu ditunda," ujarnya.
Menurut Heru, alasan perbaikan sektor ekonomi tetap tidak bisa dijadikan dasar untuk menunda Pemilu yang sedianya akan digelar pada 2024 mendatang.
Bahkan sebaliknya, ia justru beranggapan jika persoalan perbaikan ekonomi ini akan dapat terselesaikan dengan adanya pemimpin baru yang lahir melalui proses Pemilu.
"Jadi jalani saja konstitusi ini. Kita akan selesaikan masalah-masalah ini dengan hadirnya presiden baru dan kabinet baru," tutup Heru.
(yum/bbn)
