Sekretariat DPRD Kota Bandung tengah menjadi sorotan usai rencana pengadaan ponsel mewah senilai Rp 1,085 miliar terungkap ke publik. Banyak kalangan masyarakat yang mengecam rencana pengadaan tersebut, tak terkecuali dari kelompok emak-emak yang menganggap hal itu sebagai pemborosan anggaran negara.
Ernes misalnya. Ibu muda asal Ujungberung, Kota Bandung itu mengaku gemas melihat pemberitaan yang menyebut anggota DPRD akan diberi fasilitas ponsel mewah seharga Rp 20 jutaan per unitnya.
Padahal jika bisa digunakan untuk membeli minyak goreng yang kini tengah langka, maka ada sekitar 77 juta liter minyak dan itu bisa dibagikan gratis kepada masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dewan ini di mana sih rasa pekanya ya ampun. Orang kita lagi kerepotan langka minyak goreng, tahu tempe enggak ada, ini malah beli handpone pake anggaran rakyat. Mending buat minyak goreng, kan bisa dapat berapa liter tuh coba, atau kalau enggak buat beli kedelai yah kan sekarang lagi susah tahu sama tempe," katanya saat berbincang dengan detikjabar via telepon, Senin (21/2/2022).
Sebagai warga Kota Bandung, ia mengaku ingin protes terhadap rencana pembelian ponsel mewah bagi anggota DPRD itu. Ia heran kenapa harus menggunakan anggaran negara, sementara gaji dan fasilitas anggota dewan pun sudah bisa membeli gawai seharga puluhan juta tersebut dari kantong mereka pribadi.
"Emang gajinya enggak cukup beli handpone sendiri? Terus kalau udah punya handpone baru, warga bisa bebas gitu kontak mereka 1Γ24 jam? Harusnya mah bisa, karena handphone-nya kan pakai uang rakyat," ujarnya.
Osya warga lainnya juga turut berkomentar mengenai rencana pembelian ponsel mewah DPRD Kota Bandung. Emak-emak, yang berprofesi sebagai pedagang makanan ini turut geram dengan kondisi tersebut karena dianggap hanya sebatas pemborosan anggaran.
"Ya Allah di saat orang tua ada yang sampai mencuri hape buat anaknya sekolah PJJ, ini malah beli hape mewah, kabarnya sampai satu miliar ya. Kalau memang mereka mewakili kita, seharusnya itu ada subsidi hape, khususnya buat murid-murid yang kesulitan ekonomi. Apalagi sekarang kasus naik lagi, mungkin bisa PJJ lagi," pungkasnya.
(ral/mso)