Libur sekolah saat Ramadan sudah diterapkan sejak masa sebelum kemerdekaan. Aturan ini mengalami beberapa perubahan seiring pergantian pemerintahan. Bagaimana sejarahnya?
Libur Ramadan pada Masa Kolonial dan Soekarno
Libur sekolah selama sebulan saat Ramadan telah diterapkan sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Menurut laman resmi Museum Kepresidenan Republik Indonesia, kebijakan tersebut berlaku bagi sekolah-sekolah binaan pemerintah Hindia Belanda, mulai dari tingkat dasar, yakni Hollandsch Inlandsche School (HIS), hingga tingkat menengah, seperti Hogere Burger School (HBS) dan Algemeene Middelbare School (AMS).
Pengaturan kegiatan selama Ramadan berlanjut setelah Indonesia merdeka. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, pemerintah menjadwalkan ulang sekaligus menghentikan sementara sejumlah kegiatan resmi maupun nonresmi untuk memberikan kesempatan kepada umat Islam menjalankan ibadah puasa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Catatan PSKP Kemendikdasmen juga menunjukkan bahwa sebelum 1978, sekolah masih menerapkan libur penuh selama Ramadan.
Daoed Joesoef Mengubah Aturan Libur Ramadan
Pada 1978, Daoed Joesoef yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0211/U/1978 tentang Sistem Tahun Ajaran Sekolah. Salah satu ketentuannya menetapkan waktu Ramadan sebagai masa belajar.
Penelitian Amalia Solihat, Abdul Syukur, dan Kurniawati berjudul Kebijakan Kontroversial Menteri Daoed Joesoef 1978-1983: Perubahan Tahun Ajaran dan Libur Bulan Ramadhan dalam Jurnal Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta (2020) menjelaskan, salah satu pertimbangan kebijakan tersebut adalah pergeseran waktu Ramadan sekitar 11 hari setiap tahun.
Perubahan tersebut membuat pola libur sekolah tidak lagi berlangsung selama satu bulan penuh. Berdasarkan risalah kebijakan PSKP Kemendikdasmen, pada periode 1978 hingga 1998 siswa memperoleh libur tiga hari kerja pada awal Ramadan dan tujuh hari kerja di sekitar Idulfitri.
Kebijakan tersebut juga menuai penolakan dari sejumlah kalangan. Salah satunya Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) saat itu, Buya Hamka. Perdebatan muncul karena aturan baru tersebut mengubah kebiasaan libur sekolah yang telah berlangsung sebelumnya.
Libur Ramadan Kembali Berlaku pada Era Gus Dur
Kebijakan libur penuh selama Ramadan kembali diterapkan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Museum Kepresidenan Republik Indonesia mencatat, pada 1999 Gus Dur mengimbau sekolah-sekolah menyelenggarakan pesantren kilat selama masa libur.
Program tersebut ditujukan agar siswa tetap dapat mengikuti kegiatan pendidikan agama Islam meskipun tidak menjalani pembelajaran formal di sekolah.
Pengaturan Libur Sekolah Setelah 2001
Setelah periode tersebut, kebijakan libur sekolah selama Ramadan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing daerah.
Sebagian besar daerah tidak lagi menerapkan libur penuh selama Ramadan. Siswa biasanya memperoleh libur pada awal dan akhir bulan puasa, dengan jadwal yang dapat berbeda antardaerah.
(inf/inf)
