Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta memberikan peringatan kepada partai politik agar tidak memanfaatkan NU untuk kepentingan politik praktis. PWNU DKI Jakarta juga mengajak warga nahdliyin untuk menjadikan NU sebagai organisasi (jam'iyyah) yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan bangsa, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.
"NU sebagai jam'iyyah secara organisatoris tidak terikat dengan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan mana pun juga, serta tidak berpolitik praktis. Karena itu saya instruksikan kepada seluruh warga nahdliyin di wilayah DKI Jakarta, untuk taat terhadap arahan PBNU, serta tidak membawa NU pada politik praktis," ujar Rais Syuriah PWNU DKI Jakarta, Kiai Muhyidin Ishaq, dalam keterangan persnya, Rabu (8/11/2023).
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah dengan tegas melarang penggunaan lembaga NU untuk kepentingan politik praktis, termasuk mendukung calon presiden (capres) tertentu. PBNU juga akan memberikan sanksi kepada warga NU yang dengan sengaja mengabaikan instruksi ini, sebagaimana sanksi sebelumnya pernah diberikan kepada pengurus NU yang menggelar deklarasi capres di kantor NU.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kiai Muhyidin menegaskan bahwa NU adalah sebuah perkumpulan sosial keagamaan Islam (jam'iyyah diniyyah islamiyyah ijtima'iyyah). Tujuan besar berdirinya NU bukan terbatas pada kelompok kecil, melainkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, kemajuan bangsa, serta peningkatan martabat dan harkat manusia.
Atas dasar itu, maka disayangkan apabila NU dimanfaatkan oleh sekelompok pihak. Karena hal ini cenderung bersifat sementara dan terbatas pada sektor tertentu.
Menurut Kiai Muhyidin, NU sangat menghormati hak setiap warga dalam berpartisipasi kegiatan politik. Meskipun demikian, dia mengajak warga NU untuk bersikap bijak terutama dalam menghadapi tahun politik seperti saat ini.
"Keberadaan NU senantiasa menyatukan diri dengan perjuangan bangsa. NU menempatkan segenap warganya untuk aktif mengambil bagian dalam pembangunan bangsa menuju masyarakat adil dan makmur," tukas Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Cilandak, Jakarta Selatan itu.
(hnh/lus)
Komentar Terbanyak
MUI Kecam Rencana Israel Ambil Alih Masjid Al Ibrahimi di Hebron
Pengumuman! BP Haji Buka Lowongan, Rekrut Banyak SDM untuk Persiapan Haji 2026
Laki-laki yang Tidak Sholat Jumat, Bagaimana Hukumnya?