Timwas Haji DPR Minta Kemenhaj Laporkan Skema Armuzna

Jakarta -

Fase Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armusna) merupakan puncak ibadah haji dan titik paling krusial. Tim Pengawas Haji Dewan Perwakilan Rakyat (Timwas Haji DPR) meminta Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) segera melaporkan skema pergerakan jemaah haji Indonesia di Armuzna.

"Oh jelas, ya. Nanti bagaimana skema yang disiapkan oleh Kementerian Haji. Terutama kalau misalkan di puncak haji itu harus memperbanyak yang Murur, ya, kita sosialisasikan. Dan berapa yang akan mengikuti skema Murur tidak mabit (menginap) di Muzdalifah," kata Ketua Timwas Haji DPR Ahmad Cucun Syamsurijal.

Hal itu dikatakan dia usai memimpin rapat koordinasi persiapan Timwas Haji DPR yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Termasuk sama juga skema Tanazul, tidak mabit di Mina, berapa orang? Mereka harus laporkan sejak awal. Kita akan pastikan jangan sampai nanti tidak terorganisir, tidak di-manage orang yang Tanazul, akhirnya ada jemaah yang berangkat ke Mina, ada yang di hotelnya, kemudian tidak melakukan kesempurnaan ibadah mereka, ya," imbuh Wakil Ketua DPR itu.

Khusus untuk jemaah lanjut usia (lansia), Cucun berharap Kemenhaj juga sudah mulai menyiapkan skenario di Armuzna sejak awal, apakah mereka akan mengikuti skema Murur atau Tanazul.

Menurut Cucun, Timwas DPR juga ingin mengetahui skema yang direncanakan Kemenhaj apabila terjadi kedaruratan di fase Armuzna mengingat pergerakan jemaah haji yang demikian banyak. Timwas sendiri DPR menaruh perhatian khusus fase puncak haji ini dan akan mulai melakukan pengawasan pada H-5.

"Dan terutama kita nanti H-5 tadi kalau lihat di-schedule akan melakukan pengawasan persiapan puncak haji, Armuzna ya (Arafah, Muzdalifah, Mina). Apakah yang disampaikan dan yang ditawarkan waktu rapat-rapat di Komisi VIII dengan Kementerian Haji ini sudah sesuai belum. Dua syarikah ini kita akan pastikan yang melayani Masyair Armuzna," katanya.