.webp)
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan langkah yang akan dilakukan untuk menangani geng motor dan premanisme di Jawa Barat. Ia juga menyebut telah memiliki alokasi yang lumayan.
Mereka yang terlibat balap liar, geng motor, dan premanisme akan dimasukkan ke dalam wajib militer.
"Rencananya mereka yang tertangkap karena balapan liar di jalan, kemudian terlibat geng motor, perkelahian antarpemuda--antarsiswa, kita akan masukin wajib militer dan saya berencana akan memasukkan kurikulum wajib militer ke pendidikan SMA untuk pembentukan karakter bela negara," kata Dedi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta usai pelantikan kepala daerah (20/2/2025), seperti disiarkan oleh YouTube Gubernur Jabar itu, dikutip Jumat (21/2/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya akan kerja sama dengan Kodam dan Polda Jabar," imbuhnya.
Pembangunan Sekolah dalam 2 Tahun dan Pembebasan Tanah
Di samping soal kurikulum wajib militer, Dedi memaparkan soal ubahan anggaran belanja tidak penting jadi belanja penting. Salah satunya adalah belanja untuk ruang kelas SMA. Selain itu, ia menyebut akan membebaskan tanah-tanah untuk pembangunan sekolah di Jawa Barat.
Menurutnya, berdasarkan penghitungan pembiayaan anggaran, pihaknya mendapatkan mata anggaran yang dapat diubah per Rabu (19/2/2025) bisa mencapai Rp 5,5 triliun.
"Dari belanja hura-hura menjadi belanja yang bermanfaat itu per tadi malam itu bisa mencapai Rp 5,5 triliun. Dan kita berharap bisa mencapai angka Rp 6 triliun dalam waktu dua hari ke depan sambil mengikuti retreat di Magelang," kata Dedi dalam kesempatan yang sama.
"Dari anggaran tersebut kami akan mengubahnya menjadi apa? Satu, belanja ruang kelas baru sekolah SMA di Jawa barat dari angka Rp 60 miliar kami ubah menjadi Rp 1,2 triliun yaitu membangun 3.333 ruang kelas baru, membangun sekolah baru. Kemudian juga juga kita ingin juga membebaskan tanah-tanah untuk pembangunan sekolah di Jawa Barat dua tahun ke depan," lanjutnya.
Ia mengatakan untuk kebutuhan ruang kelas di Jawa Barat yang disiapkan oleh pemerintah provinsi sebesar Rp 4,2 triliun.
"Dan itu akan kami capai dalam waktu 2 tahun, 2026 dan 2027," pungkasnya.
(nah/nwy)
