.webp)
Perguruan tinggi di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan untuk mencapai target emisi nol bersih atau net zero emission. Tantangan tersebut mulai dari keterbatasan anggaran hingga kemampuan teknis dalam menghitung emisi karbon.
Berbagai kendala ini membuat upaya pengurangan emisi di lingkungan kampus belum berjalan optimal. Hal tersebut disampaikan Senior Analyst Climateworks Centre, Monash Sustainable Development Institute, Fikri Muhammad.
Fikri menyampaikan pemaparan kajian mengenai transformasi perguruan tinggi menuju emisi nol bersih melalui panduan Net Zero Campus. Kajian tersebut dilakukan dengan menganalisis data sekunder dari sekitar 60 perguruan tinggi, konsultasi mendalam dengan 28 perguruan tinggi, serta diskusi kelompok terfokus atau focus group discussion (FGD).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fikri menjelaskan, berbagai perguruan tinggi sebenarnya telah menjalankan inisiatif ramah lingkungan. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya terkoordinasi dan belum seluruhnya berorientasi pada pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK).
"Kita lihat inisiatif, sebenarnya inisiatifnya sangat banyak, dan sudah dilakukan. Mungkin pertanyaannya adalah mengapa ini belum terkoordinasi," ujar Fikri dalam acara peluncuran panduan Net Zero to Campus di Gedung D Kemdiktisaintek, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/10/2026).
Lantas, apa saja lima tantangan yang dihadapi perguruan tinggi di Indonesia untuk mencapai emisi nol bersih?
Tantangan Kampus RI Menuju Emisi Nol Bersih
1. Prioritas Kampus Masih Berbeda-beda
Fikri menjelaskan, tantangan pertama adalah perbedaan prioritas di setiap perguruan tinggi. Kampus dengan sumber daya terbatas masih harus berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, seperti penyediaan fasilitas perkuliahan, pembangunan gedung, hingga pembayaran gaji dosen dan tenaga kependidikan.
Dalam kondisi tersebut, program pengurangan emisi karbon belum tentu menjadi prioritas utama. Perguruan tinggi juga memiliki kebutuhan untuk meningkatkan daya saing, salah satunya melalui pemeringkatan kampus.
"Jadi banyak perguruan tinggi yang masih memfokuskan hal-hal yang sifatnya lebih primer," kata Fikri.
Menurutnya, berbagai prioritas tersebut perlu diselaraskan dengan upaya mencapai emisi nol bersih. Dengan begitu, program keberlanjutan tidak hanya dijalankan untuk meningkatkan peringkat kampus atau menghemat biaya operasional, tetapi juga berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon.
2. Pemahaman tentang Emisi Nol Bersih Belum Merata
Tantangan kedua berkaitan dengan pemahaman mengenai konsep emisi nol bersih di lingkungan perguruan tinggi. Menurut Fikri, pemahaman mengenai konsep ini belum sepenuhnya terinternalisasi, baik di tingkat pimpinan maupun pelaksana operasional kampus.
"Pada akhirnya karena di level pimpinan belum mengerti secara penuh, akhirnya juga tidak ada komitmen di atas. Belum jadi prioritas," jelasnya.
Kondisi tersebut dapat memengaruhi pelaksanaan program dekarbonisasi. Tanpa komitmen pimpinan, inisiatif pengurangan emisi berisiko tidak mendapatkan dukungan yang memadai.
Hal serupa juga terjadi di tingkat operasional. Sebagai contoh, program pengurangan dan pengelolaan sampah membutuhkan partisipasi sivitas akademika, termasuk dalam memilah sampah dengan benar.
Fikri mencontohkan, program pengelolaan sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle (3R) tidak akan berjalan maksimal apabila warga kampus belum memahami cara memilah sampah.
"Kalau civitas akademikanya ini tidak paham misalnya melakukan pemilahan yang baik, ya akhirnya programnya juga tidak maksimal," tuturnya.
3. Kemampuan Teknis Menghitung Emisi Masih Terbatas
Tantangan ketiga adalah keterbatasan kemampuan teknis perguruan tinggi dalam menyusun strategi pengurangan emisi. Fikri menyebutkan, sejumlah kemampuan yang dibutuhkan antara lain inventarisasi gas rumah kaca, penghitungan karbon atau carbon accounting, serta pemodelan emisi nol bersih.
Kemampuan tersebut penting untuk mengetahui sumber emisi yang dihasilkan dari aktivitas operasional kampus sekaligus menentukan langkah pengurangan yang tepat. Menurutnya, keterbatasan kemampuan tersebut membuat perguruan tinggi kesulitan menyusun strategi dekarbonisasi secara terstruktur.
"Ini terutama terkait dengan inventarisasi GRK, pemodelan emisi nol bersih, emission accounting, padahal ini adalah komponen yang paling penting untuk menghasilkan perencanaan yang lebih informed," jelas Fikri.
4. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Pendanaan
Tantangan keempat adalah masalah pendanaan. Pelaksanaan program pengurangan emisi membutuhkan sumber daya keuangan yang memadai, terutama untuk mendukung perubahan operasional dan pengembangan infrastruktur ramah lingkungan.
Fikri menilai, perguruan tinggi membutuhkan skema insentif serta penguatan kemampuan dalam mengembangkan sumber pendapatan atau bisnis kampus. Hal ini penting agar upaya mencapai emisi nol bersih tidak justru mendorong kenaikan biaya kuliah bagi mahasiswa.
"Jangan sampai hal yang target mendekarbonisasi kampus ini implikasinya ke peningkatan biaya kuliah. Itu jangan sampai terjadi seperti itu," tegasnya.
Ia menambahkan, kemampuan perguruan tinggi dalam mengembangkan bisnis perlu diperkuat agar kampus memiliki alternatif sumber pendanaan untuk menjalankan program keberlanjutan. Dengan demikian, program dekarbonisasi dapat berjalan tanpa menambah beban biaya bagi mahasiswa.
5. Kewenangan Pengelolaan Keuangan Tidak Sama
Tantangan kelima berkaitan dengan perbedaan kewenangan pengelolaan keuangan di setiap perguruan tinggi. Dalam paparannya, Fikri menjelaskan bahwa bentuk pengelolaan perguruan tinggi, seperti Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), PTN satuan kerja (Satker), dan perguruan tinggi swasta (PTS), memiliki kewenangan yang berbeda dalam mengelola keuangan.
Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap kemampuan kampus dalam merencanakan penerimaan, menentukan pengeluaran, dan mengalokasikan anggaran untuk program keberlanjutan. Fikri menyebutkan, PTN-BH dan PTS memiliki kewenangan pengelolaan keuangan yang lebih luas sehingga dapat menjadi prioritas dalam upaya dekarbonisasi.
"PTN-BH dan PTS ini menjadi perguruan tinggi yang memiliki otoritas yang lebih luas dalam mengelola keuangannya," ungkapnya.
Sementara itu, perguruan tinggi dengan kewenangan pengelolaan keuangan yang lebih terbatas membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing.
Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, kajian Net Zero Campus merekomendasikan tiga langkah utama, yakni pengembangan kapasitas, pelaksanaan proyek percontohan, serta penguatan kebijakan dan kelembagaan.
Pengembangan kapasitas diperlukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai emisi nol bersih, kemampuan menghitung emisi karbon, pemodelan, hingga pengembangan sumber pendanaan.
Sementara itu, proyek percontohan dapat menjadi sarana bagi perguruan tinggi yang telah memiliki praktik baik untuk mendampingi kampus lain yang baru memulai program dekarbonisasi.
"Kita lihat banyak perguruan tinggi yang sebenarnya sudah cukup baik, sudah sangat baik, dan bisa menjadi mentor untuk perguruan tinggi yang ingin memulai," kata Fikri.
Dari sisi kebijakan, diperlukan peta jalan sektor pendidikan tinggi menuju emisi nol bersih. Kajian tersebut juga merekomendasikan penyelarasan kebijakan dengan strategi aksi iklim nasional, termasuk pengembangan indikator dan insentif yang dapat mendorong perguruan tinggi mengurangi emisi.
Fikri berharap kajian tersebut dapat menjadi langkah awal untuk memperkuat peran perguruan tinggi dalam mendukung target emisi nol bersih Indonesia.
