.webp)
Insinyur merupakan sebuah profesi yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan keinsinyuran. Tidak hanya soal teknik, para insinyur perlu memahami berbagai macam pengetahuan, termasuk di bidang hukum.
Atas kebutuhan para insinyur tersebut, Universitas Padjadjaran (Unpad) berkolaborasi dengan Persatuan Insinyur Indonesia (PPI) akan membuka Program Magister Ilmu Hukum untuk Program Magister Berbasis Proyek.
Melansir laman Unpad, Sekretaris Jenderal PII Pusat Bambang Goeritno menyebutkan jumlah insinyur di Indonesia yang mendapat pengetahuan seputar hukum masih sedikit. Hal tersebut menurutnya dapat membuat dampak serius pada pekerjaan mereka.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Akibatnya ketika kita bekerja, banyak hal-hal yang tidak kita ketahui dan sering membawa akibat serius, baik pada pekerjaan maupun diri kita sendiri," ujar Bambang dikutip dari laman Unpad, Jumat (14/7/2023).
Lebih lanjut, Bambang menjelaskan, jika memiliki pengetahuan hukum, maka para insinyur akan memperkaya ilmu mereka selama bekerja. Beberapa ilmu hukum yang perlu diketahui para insinyur menurutnya adalah memahami kontrak hingga masalah pekerjaan yang bersentuhan dengan unsur hukum.
Hukum Membuat Insinyur Tak Salah Langkah
Adapun Ketua Umum PII Pusat Danis H. Sumadilaga mengatakan bidang teknik dan hukum adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan. Adanya kerja sama dalam pengadaan program Magister Hukum untuk para insinyur tersebut menjadi upaya PII dalam membantu insinyur mengantisipasi masalah hukum.
"Ada case di mana beberapa engineer atau insinyur sedang menghadapi masalah hukum. Yang terpikir oleh saya adalah, sebagai organisasi, apa yang bisa dibantu oleh PII," terangnya.
Selain membuka program tersebut, kolaborasi Unpad dan PII ini akan membentuk lembaga bantuan hukum untuk membantu para insinyur dalam menangani masalah hukum mereka.
"Lembaga hukum dengan case yang berhubungan dengan keteknikan ini pasti sangat spesifik," ujarnya.
Jenis Peminatan Program Magister Hukum Unpad & PII
Sekretaris Program Magister dan Doktor Ilmu Hukum FH Unpad Dr. Erika Magdalena Chandra menerangkan bahwa program Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Berbasis Proyek telah terakreditasi nasional dan internasional.
Terdapat dua jenis peminatan yang bisa dipilih para insinyur nantinya, yakni Hukum Infrastruktur dan Hukum Bisnis. Nantinya, mahasiswa akan mendapat pengetahuan tentang isu-isu terkini di bidang hukum dan keteknikan.
"Magister Berbasis Proyek ini terbuka luas bagi para praktisi, karena program ini multientry, jadi yang bukan berlatar belakang hukum bisa masuk ke program kami," kata Erika.
(twu/twu)
