Ketua Forum Wisata Lingkar Rinjani (FWLR), Royal Sembahulun, mendukung rencana kenaikan tarif pendakian Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun, Royal meminta kenaikan tarif tersebut disertai dengan perbaikan tata kelola wisata pendakian.
Royal menilai kenaikan tarif pendakian tersebut akan berdampak pada peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Ia berharap pemerintah dapat mengalokasikan sebesar 30 persen dari PNBP tersebut untuk perbaikan tata kelola pendakian Gunung Rinjani.
"Kami meminta kepada pemerintah minimal 30 persennya (dari PNBP) itu kembali lagi ke Rinjani untuk perbaikan tata kelola dan fasilitas di Gunung Rinjani," kata Royal kepada detikBali, Selasa (21/10/2025) malam.
Royal menyebut selama ini pendapatan di Gunung Rinjani langsung disetor kepada pemerintah pusat dan dialokasikan untuk sektor lain. Padahal, dia berujar, masih banyak fasilitas yang perlu diperbaiki di Rinjani. Misalkan perbaikan jalur, pengelolaan sampah, ketersediaan toilet, hingga peralatan evakuasi.
"Selama ini tidak ada (perbaikan fasilitas). Jadi harapan kami harus ada dong untuk Rinjani dalam bentuk yang nyata, baik itu untuk peningkatan fasilitas maupun pengembangan sumber daya masyarakat. Sehingga Rinjani benar-benar kelas dunia," imbuhnya.
Di sisi lain, Royal mengatakan kenaikan tarif pendakian di Gunung Rinjani tidak serta merta berdampak langsung terhadap peningkatan perekonomian para penyedia jasa wisata seperti porter maupun pemandu lokal. Menurutnya, para penyedia jasa wisata akan merasakan dampaknya dalam jangka panjang.
"Ketika Rinjani terus dilakukan perbaikan dan fasilitas lengkap, maka ini akan berdampak pada kualitas teman-teman pengusaha jasa wisata," ujarnya.
Royal meminta Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) untuk melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum kenaikan tarif pendakian ditetapkan. Sehingga, dia melanjutkan, para pengusaha jasa wisata bisa menyesuaikan harga paket wisata yang akan dijual kepada para calon pendaki.
(iws/iws)