.webp)
Debat Pilkada Klungkung 2024 memanas dengan saling tanya dan sanggah antar pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati. Dalam debat yang berlangsung di Prime Hotel Sanur, Jumat (15/11/2024) malam, ketiga paslon mempertanyakan visi-misi masing-masing lawan, khususnya terkait program unggulan seperti one gate one destination hingga one commando.
Calon Bupati nomor urut 1, I Made Kasta, mempertanyakan kelanjutan program one gate one destination, yaitu sistem satu pintu pungutan untuk setiap objek wisata yang telah berjalan di pemerintahan sebelumnya. Ia mengangkat kekhawatiran soal efektivitas pungutan di musim sepi wisatawan (low season).
"Bagaimana penerapan pungutan satu objek wisata ke depan jika kunjungan wisata sedang sepi?" tanya Kasta kepada paslon nomor urut 2, I Made Satria-Tjokorda Gde Surya Putra (Satriya).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menanggapi pertanyaan itu, cawabup Tjokorda Gde Surya Putra menjelaskan bahwa sistem tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga penataan objek wisata. Ia menambahkan strategi untuk menghadapi low season.
"Kami akan bekerja sama dengan pelaku pariwisata dan menyiapkan event-event budaya, nasional, hingga internasional. Dengan begitu, wisatawan tetap tertarik datang ke Nusa Penida, bahkan memperpanjang masa tinggal mereka," ujar Tjokorda.
Soal 'One Commmando' untuk Pembangunan Linear
Pertanyaan lain muncul dari Cawabup nomor urut 1, I Ketut Gunaksa, yang menyinggung konsep one commando milik paslon nomor urut 3, I Ketut Juliarta dan I Made Wijaya (Paket Jaya). Gunaksa mempertanyakan apakah konsep tersebut berbeda dari pemerintahan sebelumnya yang sudah memiliki kebijakan satu arah pemerintahan.
Cawabup nomor urut 3, I Made Wijaya, menjelaskan bahwa one commando merujuk pada pemerintahan linear dari pusat hingga daerah untuk mempercepat pembangunan.
"Semua pembangunan akan lebih mudah dan anggaran yang diturunkan juga lebih cepat," terang Made Wijaya.
Namun, Kasta menyanggah bahwa pemerintahan yang terpilih, baik 01 maupun 02, tetap mengikuti aturan nasional yang mengatur pengalokasian dana, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana bagi hasil yang diterima setiap tahun.
BPJS Kesehatan 100 Persen Jadi Sorotan
Paslon nomor urut 3 juga mempertanyakan rencana BPJS Kesehatan 100 persen yang ditawarkan oleh Paslon nomor urut 2. Menanggapi hal itu, Cawabup I Made Satria menjelaskan bahwa program tersebut adalah kelanjutan dari Universal Health Coverage (UHC) yang sudah diterapkan sejak 2017.
"Undang-undang mengatur masyarakat harus dijamin kesehatannya melalui BPJS, dengan pembayaran sebagian dari pemerintah pusat dan provinsi. Sisanya harus diselesaikan oleh daerah, dan kami siap menuntaskannya," ujar Satria.
Debat berlangsung sengit, dengan masing-masing Paslon menyampaikan argumentasi untuk meyakinkan publik. Pilkada Klungkung 2024 diharapkan menjadi momentum memilih pemimpin terbaik untuk kemajuan daerah.
(dpw/gsp)
