Anggota KPU Bali I Gede John Darmawan menilai dua potensi ini terjadi di Kabupaten Badung. Menurut dia, kondisi wilayah Badung juga sama seperti daerah lain yang tidak seluruhnya datar, misalnya Kecamatan Petang yang berbukit dan berada di pegunungan.
"Untuk distribusi logistik ke wilayah terjauh saja misalnya Pelaga butuh waktu sampai dua jam. Biasanya di sana hampir setiap hari hujan," kata John Darmawan saat ditemui di kawasan Dalung, Kuta Utara, Badung, Selasa (12/11/2024).
Pengiriman logistik ke wilayah Badung bagian selatan juga menjadi tantangan KPU karena kawasan tersebut padat sehingga kerap macet. Meski begitu, penyelenggara pemilihan dan pemangku kepentingan sudah menyiapkan langkah mitigasi.
Eks Ketua KPU Denpasar itu menyebut salah satu yang disiapkan KPU Badung adalah penyediaan truk boks. Walaupun jumlah armada seperti itu terbatas di Bali, dia sudah meminta agar petugas melakukan pendataan sehingga semua kegiatan berjalan lancar.
"Tidak ada yang memakai truk dengan terpal. Misalnya jika hujan dengan kondisi macet meskipun pakai pengawalan polisi, kalau terhenti itu bisa bahaya kena hujan. Itu sudah dicegah. Kami juga koordinasi dengan BMKG dari H-3 sampai H+2 pencoblosan dan memastikan tidak ada pengiriman logistik saat cuaca buruk," terang John.
Selain distribusi logistik, KPU juga menekankan agar KPU Badung melakukan supervisi dan monitoring terkait tempat pemungutan suara (TPS). John mencontohkan pemanfaatan lahan terbuka yang bisa saja sewaktu-waktu terjadi banjir akibat hujan deras.
Baginya, keamanan TPS tidak saja untuk menjamin logistik, tetapi kenyamanan pemilih. Sebab tidak mungkin rasanya petugas memindahkan TPS saat hari H maupun beberapa hari sebelumnya. Apalagi sampai menghentikan proses pencoblosan.
"Tetapi dari laporan yang kami dapat hampir semua memakai ruang sekolah dan balai banjar. Berbeda dengan Pemilu 2024 yang jumlah TPS lebih banyak dari Pilkada saat ini. Sehingga secara jumlah TPS justru berkurang dan sarana prasarana kami sudah bisa," kata John.
(nor/nor)