Rohmi Sentil NTB Punya Kekayaan Bahari tapi Masyarakat Pesisir Masih Miskin

PILKADA BALI

Kenali Kandidat

Pilgub NTB 2024

Rohmi Sentil NTB Punya Kekayaan Bahari tapi Masyarakat Pesisir Masih Miskin

Sui Suadnyana, Helmy Akbar - detikBali
Jumat, 18 Okt 2024 15:23 WIB
Cagub NTB, Sitti Rohmi Djalillah, saat berkampanye di Lombok Tengah, Jumat (18/10/2024). (Helmy Akbar/detikBali)
Foto: Cagub NTB, Sitti Rohmi Djalillah, saat berkampanye di Lombok Tengah, Jumat (18/10/2024). (Helmy Akbar/detikBali)
Lombok Tengah -

Calon gubernur (cagub) Sitti Rohmi Djalillah menyentil soal kekayaan bahari di Nusa Tenggara Barat (NTB), tetapi masyarakat di pesisir masih miskin. Hal itu dibeberkan Rohmi saat berkampanye di Lombok Tengah, Jumat (18/10/2024).

"Sumber daya bahari kita, perikanan dan kelautan di NTB, sangat kaya. Namun, di saat yang sama, kawasan pesisir dan pulau kecil masih menjadi kantung penyumbang angka kemiskinan di NTB," kata Rohmi.

Rohmi mengaku sedih jika masih ada ironi kekayaan bahari dan kemiskinan pesisir. Menurut Rohmi, data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan kelompok komoditas ekspor NTB yang terbesar adalah ikan dan udang yang hampir mencapai 57,63 persen dari total komoditas ekspor NTB.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ikan dan udang kita diekspor ke negara tujuan Amerika Serikat, Singapura, Malaysia, dan Taiwan. Nilainya sangat besar. Namun, mengapa masyarakat pesisir masih banyak yang belum sejahtera? PR inilah yang akan Rohmi-Firin selesaikan jika insyaallah kami terpilih memimpin NTB," ungkap Rohmi.

Rohmi mengeklaim akan berkomitmen untuk memprioritaskan sektor bahari sebagai prioritas. Rohmi ingin mengembalikan kejayaan bahari NTB.

"Rohmi-Firin akan berikhtiar untuk mengembalikan kejayaan bahari NTB, mengentaskan kemiskinan di pesisir dan memaksimalkan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan ekonomi di kawasan pesisir dan pulau kecil," ujar Rohmi.

Menurut Rohmi, sektor bahari menjadi wajah NTB sebagai provinsi kepulauan. NTB, kata Rohmi, pernah meraih kejayaan sebagai daerah terbesar untuk budi daya dan ekspor mutiara laut selatan (south sea pearl), menjadi pengekspor terbesar komoditas lobster dan udang, serta beragam ikan tangkapan.

Rohmi menilai, jika potensi bahari ini dikelola dengan serius dan tepat, maka akan bisa mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi baru, lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan, khususnya bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di NTB.

"Jangan ada lagi kaum perempuan yang menderita kemiskinan di saat suaminya melaut. Semua harus diberdayakan. Kaum perempuan pesisir harus dibina untuk memiliki usaha dan bisa mandiri dengan produk produk lokal mereka," papar Rohmi.

"Sudah ada beberapa desa dan kelurahan pesisir yang menjadi desa wisata dengan potensi kuliner seafood. Hal seperti ini yang perlu difasilitasi dan dikembangkan ke desa lainnya," imbuh Rohmi.

Rohmi menegaskan pemerintah provinsi harus hadir di tengah masyarakat pesisir dan pulau kecil. Sehingga jangan sampai ada ironi, di tengah kekayaan bahari terdapat kantong kemiskinan di masyarakat pesisir dan pulau kecil.

Saat menjabat sebagai Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Rohmi mengeklaim telah memperhatikan masalah kemiskinan di pesisir dan pulau-pulau kecil. Upayanya, yaitu mencoba mengolaborasikan percepatan posyandu terpadu atau posyandu keluarga di desa dan kelurahan pesisir, termasuk ada pembinaan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terintegrasi dengan desa wisata.

"Namun itu semua belum cukup, ke depan Rohmi-Firin akan lebih mengoptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau kecil," janji Rohmi.

Rohmi menambahkan, saat ini dari sekitar 1.150 jumlah desa dan kelurahan di NTB. Hanya sekitar 93 desa atau kelurahan yang termasuk dalam kategori desa dan kelurahan pesisir. Menurutnya, bukanlah hal yang sulit untuk mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat di 93 desa dan kelurahan tersebut asalkan ada good will dari pemimpin.

"APBD kita pasti cukup, tinggal ada good will atau tidak untuk berpihak kepada sektor bahari, perikanan, dan kelautan kita, dan Rohmi Firin akan mengeksekusi kebijakan yang pro rakyat," tegas Rohmi.




(hsa/hsa)

Agenda Pilkada 2024

Peraturan KPU 2/2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024
2024
22 September 2024
Penetapan Pasangan Calon
25 September 2024- 23 November 2024
Pelaksanaan Kampanye
27 November 2024
Pelaksanaan Pemungutan Suara
27 November 2024 - 16 Desember 2024
Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara

Berita Terpopuler

Hide Ads