.webp)
Calon gubernur Bali nomor urut 1 Wayan Koster berjanji akan menuntaskan pembangunan jalan pintas atau shortcut Singaraja-Mengwitani sampai titik 12 jika menang dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali 2024. Dia juga akan merampungkan pembangunan Turyapada Tower di Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Buleleng.
Hal itu disampaikan Koster saat kampanye di Kabupaten Buleleng, Bali Selasa (1/10/2024). Menurutnya, pembangunan shortcut masih berjalan dan sudah sampai titik 7d dan 7e yang diperkirakan rampung pada Desember mendatang. Setelah itu, pembangunan titik 9 dan 10 shortcut Singaraja-Mengwitani akan dilanjutkan pada 2025.
"Walaupun saya sedang jeda, kami terus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan sudah dianggarkan APBN akan dilanjutkan pembangunannya tahun 2025," kata Koster.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setelah titik 10 rampung, Koster menyebut pembangunan shortcut akan dilanjut sampai titik 11 dan 12 pada 2026 atau 2027. Ia mengeklaim para pengendara tidak perlu melewati tikungan tajam di wilayah Bangkiang Sidem, Sukasada, jika shortcut tersebut rampung.
"Astungkara berjalan lancar. Begitu juga pembangunan yang lain," imbuh politikus PDIP itu.
Koster lantas menyinggung pembangunan Turyapada Tower di Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada. Ia menyebut kawasan tersebut akan menjadi pusat pemancar televisi sehingga masyarakat Buleleng tidak perlu lagi menggunakan parabola.
Selain itu, Koster berujar, kawasan tersebut juga akan menjadi destinasi wisata dan sumber pendapatan baru bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng. "Itu tidak saja untuk pemancar, tapi juga kawasan pariwisata," ujarnya.
Koster Janji Kembangkan Pelabuhan Sangsit
Pada kesempatan itu, Koster kembali menyinggung janjinya untuk mengembangkan Pelabuhan Sangsit di Kecamatan Sawan, Buleleng. Menurutnya, Pelabuhan Sangsit akan dikembangkan menjadi pelabuhan perikanan, pariwisata, sekaligus logistik.
Koster mengungkapkan anggaran yang dibutuhkan untuk pengembangan Pelabuhan Sangsit mencapai Rp 470 miliar. Ia mengeklaim banyak pihak yang ingin menjadi investor dalam program tersebut.
"Banyak investasi yang ingin masuk ke situ, tapi pemerintah provinsi (pemprov) diminta untuk membebaskan lahannya," kata Koster.
Untuk itu, Koster mengaku sudah membentuk tim menghitung pembebasan lahan tersebut. Berdasarkan hasil penghitungan tim, Koster berujar, pembebasan lahan di kawasan itu memerlukan anggaran sebesar Rp 50 miliar. Ia menyebut masyarakat di kawasan tersebut sudah setuju dengan nominal pembebasan lahan tersebut.
"Kalau Rp 50 miliar untuk pembebasan lahan, nggak perlu lama-lama, kira-kira di perubahan 2025/2026 sudah bisa dianggarkan di APBD Bali sehingga nanti swasta bisa masuk, banyak yang berkeinginan tidak perlu pakai APBD," jelasnya.
(iws/dpw)
