.webp)
Bawaslu memberikan pelatihan kepada 200 orang SOB yang terdiri atas staf internal Bawaslu di 10 kabupaten/kota se-NTB, perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Pulau Lombok, Organisasi Kepemudaan (OKP), hingga para kreator konten atau influencer.
SOB tersebut juga telah melakukan dekalrasi dengan tagline 'memberantas hoaks sampai ke akar-akarnya' digelar di Mataram, Rabu (25/9/2024).
"Tadi sudah deklarasi sahabat online Bawaslu. Kami membutuhkan Generasi Z untuk melakukan pengawasan di medsos. Kegiatan ini merupakan upaya kita merespons peningkatan penyebaran hoaks dari pemilu ke pemilu. Ketika ini dibiarkan terus bisa menjadi problem sosial baru di masyarakat. Masyarakat kita itu susah membedakan mana hoaks mana informasi fakta," kata Ketua Bawaslu NTB Itratip kepada awak media.
Itratip mengeklaim SOB merupakan relawan yang pertama kali dibentuk di Indonesia. SOB nanti akan bertugas menekan atau menghentikan penyebaran hoaks termasuk memberikan data pembanding ihwal informasi yang benar.
"Kita membutuhkan para relawan yang kita dorong sebagai tim siber yang secara aktif menyebarkan informasi positif sekaligus melawan hoaks. Kami sudah beri pelatihan selama tiga hari," ujarnya.
Bawaslu berharap pelatihan tersebut dapat menyamakan persepsi bahwa hoaks merupakan musuh dalam penyelenggaran pemilu.
"Kami memandang perkembangan teknologi memberikan ruang lebih dalam menyebarkan informasi. Bahkan popularitas mereka tinggi dan mampu mempengaruhi publik secara luas. Pelatihan ini jadi trigger buat mereka," bebernya.
Analis Arus Komunikasi dan Informasi Publik Ahmad Iswandi mengapresiasi langkah Bawaslu NTB yang membentukan SOB untuk menangkal hoaks di Pilkada 2024. Menurutnya, tingkat penyebaran hoaks dari pemilu ke pemilu cenderung naik.
"Relaitanya, sebaran atau penetrasi hoaks khususnya di medsos memang cukup meresahkan. Adanya SOB ini bisa meminimalisir, memfilter penyesatan informasi di medsos lebih-lebih di momentum politik," jelasnya.
Hiswandi mengungkap, faktor utama tingginya penyebaran hoaks adalah rendahnya tingkat literasi di masyarakat. "Hoaks di dunia politik ini kan cenderung secara sengaja dibentuk, disebar, dilempar ke publik untuk mengkonstruksi opini publik dengan tujuan politik tertentu yang menguntungkan satu kelompok dan dan golongan. Ini kan problem serius dan harus jadi atensi semua pihak," ujar peneliti Indeks Kemerdekaan Pers itu.
Lebih jauh, dirinya mendorong agar SOB termasuk juga insan pers secara terang benderang melawan hoaks. "Jangan malah jadi pihak yang terlibat dalam menyebarkan haoks," tukasnya.
(dpw/dpw)
