.webp)
Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT), Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga, memberi peringatan keras terhadap politik uang di Pilkada 2024. Begitu juga dengan kampanye hitam, akan ditindak tegas.
"Saya tekankan ini (politik uang dan kampanye hitam) tidak boleh terjadi di NTT. Kita harus sepakati ini," ujar Daniel di sela-sela acara Deklarasi Pilkada Damai 2024 di Mapolda NTT, Selasa (24/9/2024).
Daniel menegaskan saat pemungutan suara berlangsung maka bisa saja diwarnai dengan aksi perusakan TPS, surat suara, intimidasi, ancaman, kekerasan fisik terhadap perangkat TPS, hingga penundaan pemungutan suara. Praktik-praktik tersebut harus ditiadakan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Daniel, potensi kerawanan itu harus menjadi perhatian serius oleh semua pihak agar tidak menciptakan konflik yang tidak melahirkan perpecahan. Sebab, berdasarkan karakteristik masyarakat NTT sebagai basis pemilih irasional yang cenderung mengedepankan emosional dalam memilih pemimpin, maka Polda NTT mengatensi kampanye yang akan digelar besok hingga masa tenang.
Daniel mengingatkan soal netralitas TNI-Polri. Sebab, semua pimpinan sudah berkomitmen dan bersepakat untuk tetap netral, mulai dari awal hingga akhir Pilkada 2024.
"Pak Danrem, Danlantamal, Danlanud dan semua anggota TNI dan Polri di sini, kami sudah sepakat untuk netral. Apabila bapak/ibu melihat anggota saya maupun TNI yang tidak netral, silakan laporkan kepada kami," tegas Daniel.
Daniel memberkan data pelanggaran Pemilu 2024 di NTT berjumlah121 kasus yang terdiri dari 75 temuan dan 67 laporan. Data tersebut menunjukan angka pelanggaran pemilu yang cukup tinggi di NTT. Sehingga perlu diantisipasi untuk menekan pelanggaran di Pilkada 2024.
"Perlu membangun kesadaran moral kepada setiap calon dan juga edukasi politik kepada masyarakat agar cerdas dalam memilih jargon politiknya masing-masing," beber Daniel.
Penjabat (Pj) Gubernur NTT Andriko Noto Susanto mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT mengajak para calon kepala daerah untuk mengedepankan nilai-nilai kesantunan dalam berpolitik dengan menghindari hoaks dan ujaran kebencian. Sebab, mereka memiliki tanggungjawab moral untuk memastikan setiap kampanye dapat berlangsung dengan santun dan saling menghormati antarkontestan.
"Jangan sampai dinamika pilkada mengoyak persatuan dan persaudaraan di antara kita. Praktiknya memang tidak mudah dan memerlukan ikhtiar ekstra, namun dengan nilai-nilai dasar kedamaian dan ketentraman dalam keberagaman yang telah lama dihidupi masyarakat NTT, saya optimis kita bisa menjalankan pilkada yang damai dan berkualitas," kata Susanto.
Dia mengimbau menghimbau kepada KPU dan Bawaslu dari tingkat provinsi hingga kota dan kabupaten agar tetap bertindak sebagai wasit yang adil. Perlakukan semua calon kepala daerah secara adil dengan mengedepankan integritas, kemandirian dan sikap profesional.
"Saya meyakini saudara-saudara yang mencalonkan diri dalam kontestasi pilkada ini sama-sama memiliki niat yang luhur dan tulus untuk membangun daerah ini menjadi lebih maju dan sejahtera," tandas Susanto.
(dpw/nor)
